Dispendik Dipanggil DPRD Gresik, Dispendik Tepis Hapus Insentif BOS

Komisi IV DPRD Gresik memanggul Dinas Pendidikan (Dispendik) terkait pencoretan insentif guru non K2 dari Bantuan Operasional Sekolah.

Dispendik Dipanggil DPRD Gresik, Dispendik Tepis Hapus Insentif BOS
Willy Abraham/Tribunjatim
Komisi IV DPRD Gresik mengelar rapat dengan Dispendik Gresik di ruang Komisi IV DPRD Gresik, Senin (27/1/2020). Foto : Willy Abraham 

 TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Komisi IV DPRD Gresik memanggul Dinas Pendidikan (Dispendik) terkait pencoretan insentif guru non K2 dari Bantuan Operasional Sekolah.

Dispendik buru-buru membantah dan memastikan insentif BOS tetap ada.

Staf Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dispendik Gresik, Purwanto menegaskan dana BOS berasal dari APBN masih ada. Tidak ada pencoretan sama sekali.

"Tidak ada pencoretan insentif untuk guru non K2 yang ada di BOS. Saat ini masih ada," katanya kepada Tribunjatim.com,Senin (27/1/2020).

Struktur honor yang diberikan kepada guru non K2 sebelumnya ada dua sumber. Yakni, sumber dari BOS yang berasal dari APBD Gresik dan sumber dari BOS yang berasal dari APBN. BOS dari APBD Gresik tunjangannya naik, yang dulunya Rp 500 ribu menjadi Rp 1 juta.

Sedangkan yang dari BOS APBN tetap ada di sekolah. Namun besarannya berbeda-beda karena melihat kemampuan sekolah. Ada yang Rp 250 hingga Rp 450 ribu.

Pokja 2 Panitia Angket DPRD Jember Panggil Konsultan Perencana

Rapor Akuntabilitas Kinerja Pemkab Sidoarjo Turun Jadi BB, Begini Penjelasan Cak Nur

Tanggapi Viral Virus Corona Masuk Jatim, Emil Dardak: Jangan Panik, Belum Ada Coronavirus di Jatim

"Guru honorer non K2 tetap mendapatkan dua sumber. Yang BOS APBD dan BOS APBN jadi perbulan bisa Rp 1,450 juta," tegasnya.

Yang menjadi persoalan, guru honorer non K2 mengira bahwa tunjangan dari BOS APBN ditarik. Padahal yang ditarik adalah BOS APBD Gresik. Dari 2019 sebesar Rp 500 ribu naik menjadi Rp 1 juta.

Anggota Komisi IV DPRD Gresik Saifuddin mengatakan untuk permasalahan honor sudah beres. Hanya saja penyaluran tunjangan BOS APBN harus dilihat lagi apakah benar-benar sudah diterima apa belum.

"Ini harus tetap dipastikan dilapangan. Nanti gara-gara terima tunjangan Rp 1 juta kemudian tunjangan BOS APBN hilang," tegas Politisi Gerindra ini kepada Tribunjatim.com.

Ketua Komisi IV Muhammad menegaskan agar tidak terulang kembali pihaknya meminta Dispendik untuk membuat surat edaran kepada seluruh kepala sekolah.

"Biar tidak ada kesalahan penafsiran lagi. Selama ini karena tidak ada edaran jadinya salah paham. Sekarang setelah rapat kita ikut tanda tangan," pungkasnya. (wil/Tribunjatim.com)

Penulis: Willy Abraham
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved