Alasan PMII Surabaya Urung Suarakan Aksi Rapor Merah Gubernur Jawa Timur dan 100 Hari Kabinet Jokowi

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Surabaya batal menggelar aksi bertajuk "PMII Gruduk Grahadi".

Alasan PMII Surabaya Urung Suarakan Aksi Rapor Merah Gubernur Jawa Timur dan 100 Hari Kabinet Jokowi
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA
Ketua PC PMII Surabaya Nurul Haqqi saat Aksi di Depan Kantor Dinas Pendidikan Jatim, Jalan Gentengkali, Surabaya, Selasa (11/2/2020) 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Surabaya batal menggelar aksi bertajuk "PMII Gruduk Grahadi" yang sejatinya di selenggarakan pada, Selasa (11/02/2020).

Aksi tersebut dialihkan ke Kantor Dinas Pendidikan Jatim Jalan Gentengkali, Surabaya, dengan agenda menuntut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Aksi 'PMII Gruduk Grahadi' sendiri awalnya mempunyai tiga agenda.

Yang pertama adalah Raport Merah 100 hari Kabinet Jokowi, lalu Raport Merah Kinerja Gubernur Jawa Timur, dan Tolak Omnibus Law.

"Untuk hari ini batal," ucap Ketua PC PMII Surabaya, Nurul Haqqi.

Gamal Albinsaid Disebut PMII Kampanye di SMAN 4 Surabaya: Bedakan Berbagi Insipirasi dengan Kampanye

Gamal Albinsaid Diduga Isi Acara di SMAN 4 Surabaya, Berikut Penjelasan Dindik Jatim

Nenek 87 Tahun Asal Sukun Malang Meninggal Dunia, Jatuh ke Sungai Saat ke Kamar Mandi

Penyidik Polresta Malang Kota akan Gelar Rekonstruksi Kasus Perundungan MS di SMPN 16 Malang

BREAKING NEWS: Polresta Malang Kota Tetapkan 2 Tersangka Kasus Perundungan Pada Siswa SMP Malang

Cegah Virus Corona, Bupati Tulungagung Kirim 4000 Masker untuk Pekerja Migran di Hongkong

Haqqi menjelaskan, untuk aksi hari ini, PMII Surabaya ingin fokus ke tuntutan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim yang membawahi SMA/SMK se-Jawa Timur.

Haqqi memastikan, batalnya agenda ini tidak ada kaitannya dengan tekanan dari para senior PMII atau pihak lainnya.

"Jadi kemarin memang wacana kajiannya banyak, tapi kalau kita mengawal kasus yang terlalu banyak nanti tidak fokus, jadi pertimbangan kami untuk konsen itu dan harus tuntas dulu," ucap Haqqi.

Namun begitu, Haqqi mengaku, kajian terkait satu tahun pemerintahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak sudah dilakukan.

Namun, ia masih enggan mengutarakan hasil kajian tersebut

"Tidak menutup kemungkinan nanti juga ada fokus disitu (setahun pemerintahan Khofifah-Emil). Makanya minggu-minggu ini kita akan sering turun," pungkasnya.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti

Editor: Elma Gloria Stevani

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Elma Gloria Stevani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved