Uang Pensiunan PNS Dipotong, Kebijakan Baru Presiden Jokowi Alihkan Pengelolaan ke BPJS TK

Uang pensiun PNS dipotong, kebijakan baru Presiden Jokowi alihkan pengelolaan ke BPJS TK.

TRIBUNJATIM.COM - Kebijakan baru tentang uang pensiunan dikeluarkan Presiden Jokowi.

Kebijakan tentang uang pensiunan ini membuat was-was pensiunan dan pegawai yang akan pensiun.

Rencananya, pemerintah meleburkan pengelolaan dana pensiun pegawai negeri sipil (PNS) dari PT Taspen serta PT Asabri ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).

• Tragedi Suami Tahu Istri Mau Nikah Lagi, Seret & Kalungkan Celurit, Polisi Tak Tega Ungkap Kronologi

Hal ini dinilai bakal merugikan, termasuk para pensiunan PNS.

Dikarenakan pemotongan dana pensiun dan manfaat lain yang sangat tinggi, sehingga pensiunan PNS yang sudah bekerja dan mengabdi kepada negara tak memperoleh manfaatnya.

• Mahfud MD Sanjung Erick Thohir di ILC TV One, Aa Gym Bahkan Sempat Panggil Ustaz Erick

Alhasil sejumlah pensiunan yang tak terima menggugat Mahkamah Konstitusi.

Andi Muhamad Asrun selaku kuasa hukum dari 18 orang yang terdiri dari 7 orang pensiunan dan sisanya principal, mengatakan, hal ini berdampak pada kerugian konkret dan tidak konkret.

Ia menjelaskan, pensiunan dengan pelapor seorang PNS dengan gaji pokok paling rendah Rp1.560.800, ketika jaminannya dialihkan ke BPJS TK, maka nominal uang pensiun yang diperoleh menyusut cukup ekstrem, bahkan sampai Rp300.000.

Hal ini juga terjadi pada PNS dengan gaji tertinggi Rp4.425.900.

"Kemudian (PNS/pelapor) gaji yang tertinggi Rp4.425.900 akan berubah menjadi Rp3,6 juta."

"Jadi ada penurunan yang signifikan dan ini tidak dijawab sampai sidang kemarin," tegasnya.

• Postingan Terakhir Lucinta Luna sebelum Kini Menunduk Dicokok Polisi, Sesumbar Foto KTP dan Paspor

Maka dari itu, pensiunan berharap masalah tersebut teratasi dan tidak menimbulkan ketidakpastian akan perolehan pensiun bekas abdi negara.

"Peraturan pemerintah ini tidak sinkron dan mau diputuskan paling lambat tahun 2029. Kalau paling lambat, artinya kan bisa saja besok bisa kapan-kapan tergantung pemerintah," katanya.

• Reaksi Hotman Paris Pasca Lucinta Luna Ditangkap Positif Narkoba, Unggah Video saat Joget Bareng

Merunut UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Asabri dan Taspen harus melebur ke BPJS-TK paling lambat pada tahun 2029.

"Para pemohon merasa saat ini mendapat keutungan dari Taspen dan sudah real. Kenapa sesuatu yang sudah real dicoba dikonversi ke sesuatu yang tidak real."

"Mereka berhak mendapat kepastian, tapi dilanggar, makanya diuji. Harapannya dikabulkan ya," jelasnya.

• 5 Fakta Danny Rukmana, Cucu Soeharto Mantan Suami Lulu Tobing yang Akan Nikahi Raiyah Gadis Makassar

Adapun beberapa pasal yang digugat adalah pasal 57 huruf f, pasal 65 ayat 2 dan pasal 66.

Ini dinilai bertentangan dengan pasal 28 h ayat 3 dan pasal 34 ayat 2 UUD 45.

Pasal 28 h ayat 3 UUD 45 menyatakan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebahai manusia bermartabat.

Sementara Pasal 34 ayat 2 UUD 45, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu.

Di sisi lain, ia juga menjelaskan Putusan tahun 1998 memperkuat kehadiran PT Taspen yang tertuang dalam 98/PU/15XV/2017 dan keputusan MA Nomor 32P/HUM/2016.

"Jelas menyatakan PT Taspen itu memiliki dasar hukum yang kuat, kalau itu dihilangkan maka kerugian operasional akan hilang," jelasnya.

• Masih Ingat Misca Mancung? Kini Nasibnya Pilu Diusir Ayah, Mobil Digadaikan, Ibu Jualan Warteg

Taspen Pastikan Dana Pensiun Aman

PT Taspen masuk sebagai perusahaan jasa keuangan BUMN dalam pengawasan Panja industri jasa keuangan yang dibentuk Komisi XI DPR RI beberapa waktu lalu.

Terkait hal ini, Direktur Utama PT Taspen, ANS Kosasih menyebut, jika pihaknya dipanggil, itu tidak akan menjadi masalah.

Hal ini mengingat dana pensiun anggota DPR akan dibayarkan oleh Taspen.

"Lha kalau Taspen kita dipanggil ya datang, kita hargai itu. Wajar saja kok karena pensiunan DPR yang bayar Taspen."

"Kita juga punya kesempatan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu di DPR, dananya aman kok, pasti prudent," katanya di Menara Taspen di Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).

• Download Drama Korea Romantic Doctor, Teacher Kim 2 Sub Indo Episode 1-22, Streaming di Sini

Kosasih mengatakan, DPR memang berkepentingan dalam mengetahui kinerja perusahaan PT Taspen.

Namun, saat ditanya peleburan PT Asabri dan PT Taspen ke BPJamsostek, ANS menyebut itu adalah wewenang Kementerian BUMN.

"Yang itu gini, kan itu masih dibicarakan di tingkat atas. Kami sih ikut pemegang saham."

"Kan Taspen bukan punya kita. Taspen kan punya RI jadi tanya ke stakeholder (Kementerian BUMN)," jelasnya.

• Download Lagu MP3 Crossroads GFRIEND, Single di Mini Album Terbaru Labyrinth yang Resmi Dirilis

Kosasih menyebutkan, sebagai pengelola PT Taspen, pihaknya tak berwenang menjawab hal itu.

Namun ia mengaku tanggung jawabnya hanya sebatas mengelola dan memperoleh imbal hasil yang baik.

"Kita enggak berwenang jawab itu ya. Kita cuma kelola dan alhamdulillah dapat imbal hasil yang baik," ungkapnya.

Sebelumnya, DPR Komisi XI membentuk Panja yang menyoroti kinerja beberapa perusahaan jasa keuangan.

Antara lain, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), AJB Bumiputera 1912, PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

• Download Lagu MP3 DJ Te Molla Arnon feat Killua, Gudang DJ Remix Slow Bass Terbaru

Artikel ini telah tayang di sripoku.com dengan judul KABAR BURUK Uang Pensiun PNS Dipotong Gara-gara Presiden Jokowi Alihkan ke BPJS TK, Ini Bocorannya.