Mengungkap Fenomana 'Kutu Loncat' Jelang Pilkada 2020, Pengamat Politik: Timbulkan Efek Negatif

Praktik 'pembajakan' kader jelang pemilihan kepala daerah seharusnya tidak dilakukan partai politik. Mengapa?

SURYA/FATIMATUZ ZAHROH
Pengamat politik Surabaya Survei Centre (SSC), Surokim Abdussalam. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Praktik 'pembajakan' kader jelang pemilihan kepala daerah seharusnya tidak dilakukan partai politik.

Sebab, selain mengganggu mekanisme pengaderan partai, hal tersebut juga akan semakin mengurangi kepercayaan masyarakat (konstituen) terhadap partai politik.

"Kami melihatnya tidak elok. Sebab, salah satu fungsi partai politik adalah pengaderan. Kalau kemudian saling membajak, ini akan menjadi efek negatif bagi partai politik sendiri," kata Pengamat politik Surabaya Survei Centre (SSC), Surokim Abdussalam kepada TribunJatim.com, Rabu (19/2/2020).

Proses pembajakan partai menunjukkan sikap pragmatis partai politik.

"Partai seringkali hanya memikirkan, yo opo carane kudu menang (bagaimana caranya supaya bisa menang). Nah, partai politik seringkali mengabaikan mekanisme pengaderan yang elegan," kata Surokim Abdussalam.

PKB Jatim Bantah Isu Kepindahan Sanusi ke PDIP, Disebut Hanya Manuver Politik Jelang Pilkada 2020

Dapat Rekomendasi dari PDIP Maju Pilkada Malang, Sanusi Tinggalkan PKB

Cabuli Dua Gadis 16 Tahun, Pria Pamekasan Kabur Tinggalkan Anak dan Istri di Kosan, Tahu Dilaporkan?

Dua Gadis 16 Tahun Dicabuli Pria Pamekasan, Satu Korban Rupanya Anak Ibu Kos Tempat Pelaku Tinggal

Sakit Hati Tahu Pacar Sering Digoda, Pria Asal Malang Ajak Teman-temannya Rampok Motor & HP Korban

Tukang Cukur Rambut di Situbondo Tewas Gantung Diri, Leher Terikat Tali, Anak Histeris Teriak Tolong

Tak sekadar menang di Pilkada, ada efek ikutan yang juga biasanya menjadi target jangka panjang sebuah partai politik berobsesi memiliki kader seorang kepala daerah.

Di antaranya, memenangkan pemilihan legislatif.

"Faktanya begitu. Kepala daerah power-nya begitu luar biasa dan menjadi jaminan eksistensi sebuah partai di daerah. Kepala daerah menjadi tokoh sentral untuk menjamin eksistensi partai," urainya.

Misalnya, dengan adanya akses birokrasi, jaringan, hingga kepastian logistik.

"Ini menjadi tradisi partai politik yang menjadikan kepala daerah sebagai aset penting seebuah partai," terangnya.

Selain sikap pragmatis partai politik, praktik ini juga sekaligus bisa sebagai bentuk balas dendam.

"Bajak-membajak partai ini menyakitkan bagi partai politik asal. Sehingga, partai akan saling balas di masa Pilkada berikutnya atau daerah lainnya," terangnya.

Surokim Abdussalam juga menyoroti kader yang seringkali berpindah partai.

"Kader sering tak sabar atau tak yakin akan menang di pilkada kalau diusung partai asal di pilkada. Sehingga, loyalitas ini yang sedang diuji," kata pria yang juga dosen pengajar di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ini.

Tak Sesuai Konvensi, Nasdem Jatuhkan Rekomendasi ke Machfud Arifin untuk Pilkada Surabaya 2020

PENGAKUAN Pria Pamekasan Tega Cabuli Dua Gadis 16 Tahun yang Tertidur, Nafsu Bejat Datang Tiba-Tiba

Alamak, Pria Pamekasan Tega Cabuli Dua Gadis 16 Tahun, Ancam Korban Pakai Golok Agar Tak Berteriak

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved