10 Orang di Pasuruan Positif Corona, Pansus Covid-19 Minta Satgas Lari: Jangan Jalan di Tempat!

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Anggota Pansus Covid-19, Joko Cahyono menyebut perkembangan 10 orang yang dinyatakan positif terpapar ini sangat fantastis.

Pasalnya kini di Pasuruan ada 10 orang yang dinyatakan positif Corona (Covid-19). 

Untuk itu, pihaknya meminta Satgas Covid-19 untuk segera berlari menyelesaikan permasalahan ini.

"Kondisi ini harus diikuti dengan kerja keras Satgas Covid-19 dan Pansus Covid-19 dalam real action, bukan sekadar berkutat di tahap rencana dan teori semata. Jangan jalan di tempat, sudah saatnya mencari solusi agar bisa memutus rantai penyebaran virus ini," kata Joko Cahyono, Minggu (12/4/2020).

• Isi Chat Terakhir Nikita Mirzani & Glenn Fredly, Isu soal Hubungan Mereka Terjawab, Kekal Kenangan

• Manjanya Syahrini ke Suami saat di Rumah Aja Nikmati Sunset, Teriak Kala Dicueki Reino, Sayang!

Dia menilai, kinerja Satgas Covid-19 selama ini belum maksimal, karena sampai hari ini pun masyarakat di bawah menunggu real action dalam bentuk sosialisasi, mekanisme penanganan, juga protap dalam upaya deteksi dini, dan sebayainya.

Joko, sapaan akrabnya mencontohkan, Puskesmas sebagai salah satu garda terdepan dalam recovery kondisi ketika ada yang terpapar.

Namun, hingga detik ini, masih belum kongkrit peralatan dan perlengkapan dalam penanganannya. Alat Pelindung Diri (APD) juga belum ada.

• Peringatan Keras WHO ke Negara-negara Dunka Agar Tak Longgarkan Lockdown, Sebut Soal Kematian

• Alam Eks Arema FC Lelang 2 Jersey Sarat Makna di Instagram, Bantu Malang Raya Lawan Virus Corona

"Makanya kemarin saya meminta rapat koordinasi bersama Satgas dan Pansus ditunda. Saya interupsi ke pimpinan karena buat apa rapat, Satgas tidak membawa data perencanaannya seperti apa, langkagnya juga belum terstruktur dan dituangkan dalam kerangka kerja," tambahnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan ini juya mengaku sangat ironis ketika keluar masuk warga di Kabupaten Pasuruan dengan segala yang melatarbelakanginya tidak dibatasi.

Ia juga menyebut ada yang belum tersampaikan mengenai yang dapat menjadi pedoman , kecuali atas inisiatif orang di beberapa wilayah itu sendiri. Hal-hal diatas sebagai salah satu yang perlu mendapat perhatian Bupati.

• HOAKS Viral Daftar Nama Pasien Dokter Terkonfirmasi Covid-19 di Bangkalan, Pemkab Minta Warga Tenang

"Termasuk transparansi informasi dengan tidak mengabaikan Kode Etik , wajib di update setiap saat.
Hal ini sebagai bagian dari peningkatan kewaspadaan dimasing masing wilayah," tambah pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Pasuruan ini.

Ia menilai Satgas kurang jujur dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. Bagi dia, ada kesan yang sengaja ditutupi selama ini. Ia meminta Satgas untuk lebih terbuka terhadap informasi masyarakat Pasuruan yang masuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) , Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ataupun memang sudah positif Covid-19.

"Kalau saya boleh berpendapat, seharusnya hari ini Satgas sudah membuka data ODP, ataupun PDP per kecamatan. Jadi masyarakat mendapatkan informasi yang sangat jelas. Selama ini kan informasinya masih secara umum belum detail. Kalau seperti ini, tiba - tiba positif 10 kan juga masyarakat kaget," urainya.

Ia menilai, informasi itu sangat penting untuk diketahui khalayak luas. Sekalipun, tidak dijelaskan identitas jelanya. Misal identitas, alamat rumah dusun, desa dan namanya siapa. Data kecamatannya saja cukup.

"Saya kira data itu sangat penting, sebab masyarakat bisa waspada dari dirinya sendiri. Minimal mereka bisa melakukan upaya mitigasi sendiri semisal ada data konkret di kecamatan mana ODP dan PDPnya berapa. Mereka bisa mencegah terjadinya penyebaran virus ini," tambah dia.

Ia mengatakan, penyampaian informasi terkait data ODP atau PDP di tingkat kecamatan ini bukan menjadi aib ataupun keputusan yang salah.

Dikatakan Joko, banyak daerah lain yang sudah membuka data sampai tingkat kecamatan, bahkan hampir seluruh kabupaten dan kota di Jatim sudah melakukannya.

"Jangan takut masyarakat itu panik ketika melihat data sebaran virus ini. Saya kira itu justru logikanya terbalik. Dibuka saja, masyarakat bisa tahu dan bisa lebih berhati - hati. Ini juga akan memudahkan kinerja satgas untuk sosialisasi," jelasnya

Ia menerangkan, semisal ada masyatakat yang tinggal di sebuah kecamatan dan kebetulan kecamatan ini ODP ataupun PDP sudah banyak, mereka akan sadar dan mereka akan membatasi diri untuk mengurangi keluar rumah.

"Saya kira kalau masyarakat sudah paham apa yang harus dilakukannya. Misal kecamatannya sudah kritis, mereka bisa melakukan segala upaya untuk mengantisipasi dan bisa lebih ekstra berhati - hati," ungkapnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Andri Wahyudi juga meminta Satgas Covid-19 mulai mempercepat langkahnya dalam penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kata dia, hari ini Pasuruan bukan lagi zona hijau, tapi sudah menjadi zona merah.

Jumlah pasien yang positif juga sudah bertambah, dari tiga menjadi 10. Memang, faktanya 10 pasien ini sudah ditangani sejak mereka masih berstatus PDP. Mereka sudah diisolasi sejak beberapa minggu terakhir, dan kemungkinan kondisinya sudah mulai membaik.

Akan tetapi, ia meminta Satgas Covid-19 bertindak. Ia menyebut Satgas sudah harus ada kerangka tindakan atau kerja untuk memaksimalkan anggaran yang sudah disiapkan Pemkab Pasuruan ataupun DPRD Kabupaten Pasuruan.

Sekadar diketahui, Pemkab Pasuruan sudah menyiapkan anggaran Rp 77 Miliar untuk penanganan Covid-19 ini. Ia mengaku sangat sedih ketika anggaran sebanyak itu baru terserap sekitar Rp 2,4 miliar untuk belanja APD, dan itu belum semuanya.

Ada juga anggaran DPRD yang juga disiapkan sekitar Rp 9,9 Miliar. Bahkan, ia juga mengaku siap mengalihkan jatah anggaran belanja mobil dinas barunya tahun ini untuk membantu penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasuruan.

"Anggaran belanja untuk mobil dinas ini bisa dialihkan untuk penanganan, mengingat penanganan Covid-19 ini harus dilakukan secara serius dan tidak sembarangan. Saya kira pembelian mobil dinas ini juga tidak terlalu urgent," ungkap Andri.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan ini mengaku akan tetap memakai mobil dinas yang lama,karena baginya, mobil dinasnya yang lama masih layak untuk digunakan.

Andri menjelaskan, anggaran belanja mobil dinas ini sekitar Rp 600 - Rp 700 juta. Nah, itu bisa digunakan untuk menambah jumlah anggaran yang sudah disiapkan Pemkab Pasuruan sebesar Rp 77 miliar dan DRPD sebesar Rp 9,9 miliar.

"Saya siap mengalihkannya. Semoga penanganan Corona di Pasuruan ini lebih serius dan jangan sampai Pasuruan dinyatakan sebagai zona merah. Ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan, tapi sudah saatnya bersatu dan kompak menangani virus ini," papar dia.

Ia mendesak Satgas untuk mulai merealisasikan upaya - upaya yang akan dilakukan terkait penanganan, pencegahan virus ini. Ia sedikit memberikan masukan. Ia meminta Satgas membuat kebijakan konkret untuk mendukung pencegahan virus ini.

Misalnya, membuat aturan atau kebijakan yang menggratiskan biaya PDAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Angsuran Bank Mina Mandiri diberikan kelonggaran untuk petani dan nelayan yang kondisinya sekarang sangat memprihatinkan.

Tak hanya itu, ia juga meminta Pemkab Pasuruan menurunkan pajak retribusi daerah bagi pengusaha yang terdampak Covid-19. Kata dia, pengusaha harus sedikit diperhatikan agar mereka tetap bertahan di Pasuruan. Jangan sampai mereka gulung tikar dan angkat kaki dari Pasuruan.

"Itu akan memberikan dampak tersendiri ketika pandemi virus ini sudah berakhir. Ayo cari cara agar pengusaha tetap stay di Pasuruan. Jangan fokus di satu sektor saja, kalau bisa semua efek atau dampak pandemi ini harus dipikirkan dan dicarikan solusinya," urainya.

Ia meminta Satgas untuk segera mengecek bulog dan industri lainnya. Cek kebutuhan dan kekuatan pangan di Kabupaten Pasuruan. Jangan menunggu pangan ini langkah. Ia berharap, anggaran yang sudah disiapkan ini segera dibelanjakan.

Termasuk, kata dia, belanja APD untuk tenaga medis dan kebutuhan masyarakat Pasuruan. Ia menyarankan, semua kebutuhan ini, kalau bisa melibatkan sektor perekonomian di Pasuruan. Artinya, memberdayakan pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Tujuannya, agar sektor UMKM Kabupaten Pasuruan bisa tetap jalan di tengah pandemi, dan tidak mati. Semisal, belanja masker. Tidak perlu jauh ke luar kota. Semua pelaku UMKM yang bisa membuat masker sesuai standar yang ditentukan WHO, dikumpulkan.

"Ajak mereka duduk bersama, kasih tugas untuk membuat masker. Dan ini menjadi pemberdayaan perekonomian lokal. Jangan sampai ada alibi tidak mendapatkan barang atau bahan di luar. Di dalam Pasuruan ini banyak yang potensial dan bisa diberdayakan," jelasnya.

Terakhir, ia juga menyarankan Pemkab Pasuruan untuk segera mencairkan DD ataupun ADD untuk desa - desa di Kabupaten Pasuruan. Kata Andri, Pemkab bisa meminta Kepala Desa untuk mengelolaa DD dan ADD untuk membantu Pemerintah dalam mitigasi bencana non alam ini.

"Ayo semua sektor digerakkan. Jangan lambat, harus terus bergerak dan memberikan dampak bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan," pungkas dia. 

Penulis: Galih Lintartika

Editor: Heftys Suud