Target Bantuan Sosial Pemprov Jatim Sudah Difinalisasi, Bakal Disalurkan di Awal Ramadan

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memfinalisasi target bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat wabah virus Corona (Covid-19) di Jawa Timur.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, mengungkapkan, suplemen bantuan sosial ini akan diberikan kepada warga yang hanya menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat dan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten/kota.

Rencananya, bantuan sosial ini akan disalurkan di awal bulan Ramadan atau di penghujung Bulan April 2020.

• Pemprov Jatim Gandeng Suporter Persebaya Bonek Perangi Wabah Covid-19 di Surabaya

• UPDATE CORONA Jatim Selasa 14 April, Positif Covid-19 Capai 474 Orang dan PDP 1498 Pasien

"Kita memberikan suplemen kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang hanya menerima BPNT di wilayah kelurahan, ini yang sudah dirancang dan sudah dipaparkan oleh Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) saat rakor dengan seluruh menteri," ucap Emil Dardak, Selasa (14/4/2020).

Emil Dardak menegaskan, sistem penyaluran bantuan sosial ini adalah non duplikasi satu arah atau dengan kata lain Pemprov Jatim tidak akan memberikan bantuan kepada KPM yang sudah dibantu pemkab dan pemkot.

Namun jika ada KPM yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jatim, dan pemerintah kabupaten/kota ingin menambahkan, menurut Emil Dardak, hal tersebut tidak masalah dan menjadi kebijakan setiap pemerintah kabupaten/kota.

"Karena pemprov juga menerima aspirasi, salah satunya kita berkomunikasi dengan organda sebagai salah satu organisasi yang terdampak. Segera kita croscek dengan mengirimkan data yang sudah ada, dan kita informasikan juga ke pemkab dan pemkot," ucapnya.

• Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Jawa Timur Tertinggi secara Nasional, Mencapai 24,33 Persen

• Ada Tambahan Klaster Penularan Covid-19 di Jatim, Gugus Tracing Pelototi Pelatihan Haji Surabaya

Untuk jumlah warga yang akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Jatim di setiap kabupaten/kota, Emil Dardak mengatakan berbeda-beda tergantung kekuatan fiscal masing-masing daerah.

Selain itu, Pemprov Jatim sudah berkomunikasi dengan pemkab dan pemkot untuk masyarakat yang lintas wilayah, selama warga Jatim, walaupun berdomisili tidak sesuai KTP jangan sampai kesulitan mengakses bantuan.

"Target intervensi sudah kita tentukan, 40 persen terendah terutama dari masyarakat yang non agro. Ini sudah kuota dan ada by name by address berdasarkan data yang masuk," ucap Emil Dardak.

Data yang dimaksud salah satunya adalah dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

• Fraksi Demokrat Jatim Minta Penambahan Insentif untuk Tenaga Medis yang Tangani Covid-19

• Tak Dapat Manfaat Relaksasi Kredit, Driver Ojol Jatim Layangkan Tuntutan ke Gubernur, OJK, dan DPRD

Basis Data tersebut dapat digunakan untuk melakukan analisis atau perencanaan kegiatan/program penanggulangan kemiskinan dan untuk melakukan analisis tentang indikator sosial ekonomi bagi 40 persen masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi terendah.

Bagi perencana program pemerintah (pusat maupun daerah), indikator tersebut dapat digunakan untuk merancang program penanggulangan kemiskinan yang relevan, sekaligus memperkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut.

Selain itu, basis data ini dapat menetapkan sasaran penerima manfaat program-program perlindungan dan bantuan sosial by name by address saat pemerintah telah menetapkan kriteria kepesertaan program.

Editor: Dwi Prastika

• Dampak Bisnis Lesu di Tengah Pandemi Covid-19, Hotel di Tuban Mulai PHK dan Rumahkan Pekerja

• 3.315 Pekerja di Jatim Kena PHK, Wagub Emil Dardak: Dana Desa Dialihkan untuk Bantuan Langsung Tunai