Virus Corona di Banyuwangi

Tak Ingin Ada Tumpang Tindih, Pemkab Banyuwangi Pilah Data Calon Penerima Jaring Pengaman Sosial

Pemkab Banyuwangi melakukan pemilahan dan validasi data para calon penerima manfaat jaring pengaman sosial akibat pandemi virus Corona (Covid-19).

TRIBUNJATIM.COM/HAORRAHMAN
Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, saat memimpin rapat verifikasi data di Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Banyuwangi, Minggu (19/4/2020). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Haorrahman

TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI - Pemkab Banyuwangi melakukan pemilahan dan validasi data para calon penerima manfaat jaring pengaman sosial menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19).

Pemilahan data diperlukan untuk membedakan penerima jaring pengaman dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

"Kami terus cek, detailkan, kira-kira penerima ini bakal masuk program yang mana, yang pusat atau yang daerah. Biar tidak tumpang tindih," ungkap Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, saat memimpin rapat verifikasi data di Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Banyuwangi, Minggu (19/4/2020).

Gugus Tugas Covid-19 Banyuwangi Pantau Kedatangan Pemudik, Perketat Pengawasan di Perbatasan

UPDATE CORONA di Jatim Minggu 19 April, Kasus Positif Covid-19 Tembus 588, Surabaya Jadi 299

Rapat tersebut diikuti Sekretaris Daerah, Mujiono, Asisten Administrasi Pemerintahan, Sih Wahyudi, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti kepala Dinas Tenaga Kerja, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kepala Dinas Kominfo, dan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

"Validasi dimatangkan, karena semangat kami adalah tepat sasaran. Karena, kalau sudah menerima skema A, tidak bisa dia menerima bantuan dari skema yang lain," kata Abdullah Azwar Anas.

Beberapa data yang divalidasi bersama adalah daftar calon penerima jaring pengaman sosial dari Pemkab Banyuwangi, tambahan penerima Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta bantuan tunai dari dana desa.

"Kemudian juga akan ada program baru dari beberapa kementerian, seperti Kemendikbud dan Kemenparekraf. Jadi kami input dan pilah kelompok mana yang sekiranya bisa lolos untuk mendapatkan program dari pusat maupun provinsi," kata Abdullah Azwar Anas.

46 Tenaga Kesehatan di Jawa Timur Terpapar Covid-19, 1 Perawat Gugur, 26 Orang Masih Dirawat

Korda BPNT Tulungagung Bantah Bantuan yang Disalurkan ke Warga Kurang dari Rp 200.000 per Paket

Mengingat begitu banyaknya program dari pemerintah pusat, Abdullah Azwar Anas berencana mengajukan usul kepada pemerintah pusat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Usulnya adalah, pemerintah pusat memberikan kuota penerima yang pasti kepada daerah, dan verifikasinya hendaknya diserahkan langsung kepada daerah.

Halaman
12
Penulis: Haorrahman
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved