Tak Ingin Ada Tumpang Tindih, Pemkab Banyuwangi Pilah Data Calon Penerima Jaring Pengaman Sosial

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Haorrahman

TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI - Pemkab Banyuwangi melakukan pemilahan dan validasi data para calon penerima manfaat jaring pengaman sosial menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19).

Pemilahan data diperlukan untuk membedakan penerima jaring pengaman dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

"Kami terus cek, detailkan, kira-kira penerima ini bakal masuk program yang mana, yang pusat atau yang daerah. Biar tidak tumpang tindih," ungkap Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, saat memimpin rapat verifikasi data di Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Banyuwangi, Minggu (19/4/2020).

• Gugus Tugas Covid-19 Banyuwangi Pantau Kedatangan Pemudik, Perketat Pengawasan di Perbatasan

• UPDATE CORONA di Jatim Minggu 19 April, Kasus Positif Covid-19 Tembus 588, Surabaya Jadi 299

Rapat tersebut diikuti Sekretaris Daerah, Mujiono, Asisten Administrasi Pemerintahan, Sih Wahyudi, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti kepala Dinas Tenaga Kerja, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kepala Dinas Kominfo, dan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

"Validasi dimatangkan, karena semangat kami adalah tepat sasaran. Karena, kalau sudah menerima skema A, tidak bisa dia menerima bantuan dari skema yang lain," kata Abdullah Azwar Anas.

Beberapa data yang divalidasi bersama adalah daftar calon penerima jaring pengaman sosial dari Pemkab Banyuwangi, tambahan penerima Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta bantuan tunai dari dana desa.

"Kemudian juga akan ada program baru dari beberapa kementerian, seperti Kemendikbud dan Kemenparekraf. Jadi kami input dan pilah kelompok mana yang sekiranya bisa lolos untuk mendapatkan program dari pusat maupun provinsi," kata Abdullah Azwar Anas.

• 46 Tenaga Kesehatan di Jawa Timur Terpapar Covid-19, 1 Perawat Gugur, 26 Orang Masih Dirawat

• Korda BPNT Tulungagung Bantah Bantuan yang Disalurkan ke Warga Kurang dari Rp 200.000 per Paket

Mengingat begitu banyaknya program dari pemerintah pusat, Abdullah Azwar Anas berencana mengajukan usul kepada pemerintah pusat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Usulnya adalah, pemerintah pusat memberikan kuota penerima yang pasti kepada daerah, dan verifikasinya hendaknya diserahkan langsung kepada daerah.

"Karena yang tahu dan bisa memetakan di daerah. Pendaftaran bisa tetap online, namun daerah diberi kuota untuk bisa menentukan siapa yang lolos. Verifikasi perlu diserahkan kepada masing-masing daerah," ujarnya.

Pelibatan daerah juga diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih, mengingat pemerintah daerah juga meluncurkan jaring pengaman sosial.

• Diiolasi di Rumah Dinas Bupati Banyuwangi, Pasien 03 Positif Corona Terus Membaik

• Surabaya, Sidoarjo dan Gresik Menuju PSBB, Pemprov Jatim Pastikan Bantuan Sosial Tak Tumpang Tindih

”Kalau data di pusat mungkin tidak bisa dobel. Tapi dalam konteks pandemi sekarang, di mana pemkab memberi jaring pengaman, tapi di keluarga calon penerima ternyata juga mendaftar di pusat via online. Jadi bisa tumpang tindih, karena berbarengan pelaksanaannya,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono, menambahkan, berbagai data yang divalidasi pemkab akan disosialisasikan dan dibahas dengan para kepala desa.

"Kami akan rapat dengan para kepala desa untuk mensosialisasikan pendataan ini. Kades adalah garda awal screening data," ujarnya.

• Kompaknya Warga di Kota Kediri Jalani Isolasi Lingkungan akibat Covid-19

• Libatkan Kades, Pemkab Banyuwangi Beri Pendampingan Warga Desa Ikut Program Kartu Prakerja

Mujiono mengatakan, pendataan ini ditargetkan tuntas akhir April, sehingga jaring pengaman Pemkab Banyuwangi bisa segera disalurkan.

”Prosesnya pararel. Sekarang kita sudah siapkan paket sembakonya dan sebagainya. Begitu pendataan selesai, sembako dan skema lain dari pemkab bisa langsung turun ke warga,” ujarnya.

Editor: Dwi Prastika