Ada Larangan Mudik, Gubernur Jawa Timur Khofifah Jamin yang Tak Pulang Kampung Tetap Dapat Bansos

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turut menanggapi soal larangan mudik yang dikeluarkan oleh Presiden RI Joko Widodo.

Pihaknya menyebut, sudah menyiapkan format untuk mengantisipasi jika ada penduduk yang masih nekat mudik dengan merapatkan barisan di jajaran kelurahan dan desa. 

“Yang selama ini digunakan adalah mensinergikan kelurahan dan desa untuk melakukan proses pemeriksaan berlapis. Yang kembali ke kampung halaman, masing-masing harus masuk ke ruang observasi selama 14 hari,” kata Khofifah Indar Parawansa saat konferensi pers di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (21/4/2020).

• Fraksi Gerindra DPRD Jatim Minta Penerapan PSBB Sidoarjo dan Gresik Tak Berlaku di Wilayah Pinggiran

• Malam Ini, Pemprov Jatim Sosialisasikan Pergub Soal PSBB Untuk Surabaya, Sidoarjo dan Gresik

Saat ini di Jawa Timur, dikatakan Khofifah Indar Parawansa, desa dan kelurahan yang sudah memiliki ruang observasi sudah mencapai 86,3 persen. Atau sebanyak 7.350 desa dan kelurahan yang sudah menyiapkan ruang observasi. 

Ruang observasi berbasis desa dan kelurahan yang dimiliki Jawa Timur ini menjadi yang terbanyak di Indonesia. 

“Dari jumlah 7.350 tempat yang tersedia, yang terpakai  ada sebanyak 269 gedung. Yang sedang diobservasi ada sebanyak 1.469 orang,” kata Khofifah Indar Parawansa.

Pemeriksanaan berlapis dengan sistem karantina di gedung observasi ini sengaja dilakukan untuk memberikan kemudahan karena mereka akan lebih dekat dengan keluarga. 

• Katalog Harga Sembako di Lumbung Pangan Jatim, Belanja Murah saat PSBB Surabaya, Bisa Via Go Send

• Masyarakat Sempat Berdesakan Antre di Lumbung Pangan Jatim, PSI Jatim: Caranya Harus Tepat

“Daerah kabupaten kota yang sudah seratus persen bisa dilihat. Ini akan menunjukkan kesiapan kabupaten/kota ketika ada yang merantau kembali ke kampung halaman masing-masing,” kata Khofifah Indar Parawansa.

Daerah yang sudah sertaus persen seperti Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pasuruan, dan ada 15 kabupaten/kota yang lain. 

Sedangkan yang masih minim seperti Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Batu dan Kota Probolinggo, serta Kota Madiun. 

“Dalam rakor yang diikuti gubernur se-Jawa, kita selalu sampaikan, kalau ada warga di luar jatim yang terdampak virus Corona atau Covid-19, maka kami akan maksimalkan untuk memberikan layanan. Pak Ridwan Kamil juga menyampaikan jika ada warga non Jabar yang ada di Jabar akan mendapatkan bansos saat tidak mudik,” kata Khofifah Indar Parawansa.

• Persiapan PSBB Gresik, Pemkab Siap Paket Sembako Bagi Gakin & Penerapan 8 Kecamatan, Ini Rinciannya

• PSBB Surabaya Disetujui Menkes, Berikut Penjelasan Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Artinya upaya pemerintah untuk memberikan jaminan mereka selama tidak mudik sudah dalam posisi yang siap diberikan.

Mereka yang ada di luar KTP dan bertahan untuk tidak mudik selama pandemi Covid-19 akan mendapatkan bantuan sosial.

Mereka akan mendapatkan sapaan dengan terlebih dahulu mengisi format radar bansos. 

“Kami sedang koordinasi semua yang terdampak bisa dapat stimulan dari masing-masing daerah meski sedang tidak pulang ke kampung halaman,” pungkas Khofifah Indar Parawansa.

Editor: Dwi Prastika

• PSBB Sidoarjo, Polisi Bertindak Berdasar Aturan Pergub dan Perbup, Bakal Ada Sanksi Bagi Pelanggar