Dewan Batu Desak Bantuan Sosial untuk Warga Terdampak Pandemi Covid-19 segera Dicairkan

Menurut politisi Golkar tersebut, jangan sampai data dianggap sebagi penghalang sehingga bantuan lambat direalisasikan.

“Dari 28 ribu KK lebih, sampai sekarang belum 50 persen data jelas. Makannya kami hanya menunggu keseriusan eksekutif kalau April ini data sudah selesai. Jangan sampai dijadikan alasan data itu menghambat. Kalau menghambat, kenapa tidak dilakukan terobosan?” terangnya.

Didik juga mempertanyakan anggaran yang sudah disediakan sebanyak Rp 102 M.

Dalam tiga kali pertemuan itu, Didik melihat ada beberapa kejanggalan.

• Antisipasi Serbuan Pemudik saat Pandemi Covid-19, Pemkot Batu Siapkan 380 Ruangan Karantina Mandiri

Misalnya, rincian kegunaan anggaran. Kata Didik, pihaknya hanya menerima laporan gelondongan terkait penggunaan anggaran.

“Kami sepakat agar perincian itu dikirim ke pimpinan dewan. Terus itu ada lain-lain yang nilainya Rp 1,9 M lebih. Nah, saya tidak mengetahui tapi mungkin itu yang sudah dilakukan BPBD seperti penyemprotan, penanganan kasus-kasus,” paparnya.

Dalam anggaran yang dicantumkan oleh BPBD, Didik mengatakan ada anggaran untuk membeli 10 ribu masker yang anggarannya RP 80 juta.

• Pasien Kedua Positif Covid-19 di Kota Batu Jalani Tes Swab Ketiga Kalinya, Kondisinya Kini Stabil

Namun Didik belum melihat ada pembagian masker kepada masyarakat. Kemudian thermo gun yang harganya Rp 7,6 juta untuk tiga buah.

Didik juga mempertanyakan masuknya program bantuan yang sudah dianggarkan dalam APBD, namun dicantumkan dalam anggaran penanganan Covid-19.

Bantuan itu dalam laporan ke DPRD Batu bunyinya social safety net, ada juga di bagian administrasi Kesra, misal pemberian Rp 500 ribu pada lansia, difabel, veteran, bingkisan sembako di Dinas Ketahanan Pangan. Sejatinya bantuan itu sudah ada di APBD.

“Artinya ada Covid-19 atau tidak ada, anggaran ini sudah ada. Nah, kami menanyakan kenapa dimasukkan, seharusnya kan di luar? Menurut kami dikeluarkan saja. Dalam artian, anggaran Covid-19 ini adalah hasil pergeseran-pergesaran itu,” ungkapnya.

Didik mendesak agar bantuan sosial segera direalisasikan agar Pemkot Batu tidak dibilang lambat. Ia juga mendesak agar anggarannya dilaporankan ke DPRD secara transparan.

Koordinator Malang Corruption Watch (MCW), Nursasi Atha, angkat bicara terkait permasalahan bantuan sosial bagi rakyat terdampak Covid-19 di Kota Batu.

Menurutnya, bantuan sosial di Kota Batu belum merata.

“Hal itu dilihat dari adanya sejumlah aduan masyarakat perihal tidak menerima atau tidak terdaftar sebagai penerima bantuan,” ujarnya.