PSBB Malang Raya

PSBB Malang Raya Disetujui Menkes, Bakal Dibagi 3 Tahap, Khofifah Harap Bisa Efektif Putus Corona

PSBB Malang Raya disetujui oleh Menkes. Dalam hal ini, penerapan PSBB Malang Raya bakal dilakukan dalam 3 tahap.

TRIBUNJATIM.COM/FATIMATUZ ZAHROH
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (10/5/2020). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Surat persetujuan penetapan PSBB Malang Raya dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akhirnya sampai ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Surat persetujuan itu sampai pada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berupa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/305/2020 tentang Penetapan PSBB di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu Provinsi Jawa Timur dalam rangka percepatan penanganan Corona atau Covid-19 yang terbit pada 11 Mei 2020.

"Surat persetujuan penetapan PSBB Malang Raya dalam bentuk Keputusan Menkes sudah kami terima tadi malam. Maka secara khusus kami berharap agar penerapan PSBB Malang Raya bisa lebih efektif dalam memutus mata rantai penularan Covid-19, mengingat kita sudah memiliki pengalaman PSBB di Surabaya Raya," ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Selasa (12/5/2020) pagi.

BREAKING NEWS - Menkes Setujui Penerapan PSBB di Malang Raya, Ini Kata Gubernur Khofifah

Dalam surat keputusan Menteri Kesehatan itu, disebutkan bahwa dengan penetapan yang telah diberikan, maka pemda Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu serta Provinsi Jatim wajib untuk melaksanakan PSBB Malang Raya secara konsisten sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan secara konsisten mendorong serta menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Tidak hanya itu, dalam diktum surat keputusan Menteri Kesehatan tersebut juga disebutkan PSBB Malang Raya dilaksanakan selama masa inkubasi dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran Covid-19.

Lebih lanjut, disampaikan Gubernur Khofifah dengan terbitnya keputusan menteri kesehatan ini, maka regulasi lain yang dibutuhkan adalah peraturan bupati (Perbup) dan peraturan wali kota (perwali) di kawasan Malang Raya sebagai pedoman penerapan PSBB Malang Raya.

Katalog Promo Superindo 11-14 Mei 2020 Terbaru, Diskon Anggur Moondrop & Harga Spesial Minyak Goreng

Nekat Buka Kulkas Peninggalan Ibu yang Dilakban Puluhan Tahun, Pria Ini Menjerit, Isinya Mengerikan

Aturan tersebut akan menjadi landasan teknis bagaimana mekanisme PSBB Malang Raya.

"Kalau untuk Pergub, pedomannya sama dengan yang dijadikan acuan saat penerapan PSBB di Surabaya Raya yaitu Pergub Nomor 21 Tahun 2020. Nah untuk Perbup Kabupaten Malang dan Perwali kota Malang serta Perwali Kota Batu kami sudah mendapatkan update bahwa draft aturan tersebut sedang disusun. Maka yang butuh dilakukan ke depan adalah mulai sosialisasi ke masyarakat sekiranya tiga hari sebelum PSBB benar-benar diterapkan," urai Gubernur Khofifah.

Selain itu, Gubernur Khofifah juga menyebutkan, sebelum penerapan PSBB Malang Raya, kini tengah disiapkan bersama terkait pengaturan teknis mulai pembatasan kerumumunan, pengaturan penyekatan untuk check point, kesiapan petugas yang berjaga, kesiapan untuk dapur umum, dan juga mekanisme pemberlakukan sanksi.

Deretan Sanksi Pelanggar PSBB Surabaya Raya Tahap 2, KTP Ditahan 6 Bulan hingga Dikenai Pasal KUHP

Nantinya penerapan PSBB Malang Raya juga akan dilakukan bertahap. Yaitu mulai tahap sosialisasi, tahap imbauan dan teguran, dan tahap teguran dan penindakan.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved