Virus Corona di Jawa Timur
Jelang New Normal, Golkar Usulkan Subsidi untuk Pondok Pesantren di Jawa Timur Demi Cegah Covid-19
Partai Golkar Jawa Timur menyikapi rencana pemerintah untuk menerapkan new normal. Khususnya, bagi santri yang menimba ilmu di pondok pesantren.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Dwi Prastika
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Bobby Constantine
TRIBUNJATIM.COM - Partai Golkar Jawa Timur menyikapi rencana pemerintah untuk menerapkan new normal.
Khususnya, bagi kalangan santri yang menimba ilmu di pondok pesantren di Jawa Timur.
Wakil Ketua Bidang Kerohanian DPD Partai Golkar Jawa Timur, Muhammad Bin Muafi Zaini, menjelaskan, saat ini pondok pesantren masih menjadi salah satu tempat yang aman dari pandemi virus Corona atau Covid.
Menurutnya, hal itu sebaiknya harus dijaga.
Apalagi, ketika nantinya santri kembali belajar dan ibadah di pondok pesantren.
"Hal ini penting untuk dijaga betul dengan perhatian penuh dari pemerintah," kata politisi yang akrab disapa Gus Mamak ini, Minggu (31/5/2020).
• Antisipasi Covid-19, Demokrat akan Usulkan Penambahan 10 Unit Mobil PCR di Jatim ke Pemerintah Pusat
• Pemkab Pasuruan Buat SOP Pondok Pesantren Jelang Penerapan New Normal, Berikut Rinciannya
Permintaan Golkar ini bukan tanpa alasan.
Mengingat, jumlah santri yang saat ini diperkirakan mencapai 1,1 juta jiwa.
Apabila jumlah tersebut telah masuk ke pondok pesantren, akan sekaligus menurunkan pergerakan manusia usia aktif secara signifikan.
Karena begitu santri masuk, mereka tidak kemana-mana dan tidak berinteraksi dengan pihak luar.
Akhirnya, Covid-19 lebih mudah dikendalikan.
• Persiapan New Normal Life di Pondok Pesantren Jatim, Pemerintah Diminta Dukung Sarana Kesehatan
• Patroli di Pasar, Tim Srikandi Polres Blitar Kota Masih Temukan Warga yang Bandel Tak Pakai Masker
"Namun jika proses kembalinya santri ke pesantren dilakukan asal-asalan tanpa screening yang tepat, maka justru menjadi blunder," kata anggota DPRD Jatim ini.
"Sebab, dengan kepadatan pesantren yang meningkat menjadikan interaksi fisik lebih intens," papar anggota DPRD Jatim dua periode ini.
Oleh karena itu, pemerintah perlu terlibat dalam proses pengembalian santri belajar di pondok pesantren.