Breaking News:

Virus Corona di Malang

Aturan Layanan Nikah Selama New Normal di Kota Malang, Peserta Prosesi Akad Maksimal 10 Orang

Dirjen Bimas Islam Kemenag RI resmi keluarkan surat edaran Pelayanan Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19 pada 10 Juni.

Penulis: Kukuh Kurniawan | Editor: Arie Noer Rachmawati
easyweddings.com.au
ILUSTRASI Pernikahan saat new normal. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Dirjen Bimas Islam Kemenag RI resmi keluarkan surat edaran Pelayanan Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19 pada 10 Juni.

Dalam edaran tersebut, ada beberapa peraturan khusus terkait layanan nikah selama new normal.

Salah satu aturan yang mencolok, petugas KUA dapat menolak akad nikah. Bilamana calon pengantin tak sanggup memenuhi protokol kesehatan.

Stasiun Madiun Kembali Beroperasi, Berikut Syarat Wajib Dipenuhi Calon Penumpang Bila Naik Kereta

"Pendaftaran, pemeriksaan dan pelaksanaan akad nikah tetap bisa dilaksanakan. Tetapi dengan catatan, calon pengantin hingga wali nikah wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai dalam surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020," ujar Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Malang, Moh Rosyad kepada TribunJatim.com, Jumat (12/6/2020).

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan akad nikah bisa dilaksanakan baik di KUA maupun di luar KUA.

"Namun ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi seperti memakai masker, sarung tangan dan hand sanitizer. Selain itu calon pengantin, wali dan pengiring juga harus pakai sarung tangan dan masker," tambahnya.

Terjawab di Mana Menkes Terawan Jelang New Normal, Najwa Shihab Beri Pesan, Tiap Diundang Ditolak

Kisah Pilu Janda Hamil Batal Nikah, Calon Suami Tak Muncul di Hari H, Malu Berujung Libatkan Polisi

Pembatasan orang juga wajib dilakukan saat kegiatan prosesi akad nikah baik di KUA maupun di luar KUA.

"Peserta prosesi akad nikah di KUA atau di rumah maksimal hanya 10 orang saja. Untuk prosesi akad di masjid atau gedung pertemuan maksimal 20 persen dari kapasitas ruangan. Dan jumlahnya tersebut tidak boleh lebih dari 30 orang," bebernya.

Dirinya juga menerangkan bahwa surat edaran tersebut telah disosialisasikan kepada KUA tiap kecamatan.

Pesan Gugus Tugas ke Pemda Surabaya-Malang Raya, Minta Perhatikan Syarat WHO Sebelum New Normal

"Sudah dilakukan sosialisasi terkait surat edaran tersebut kepada Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh Agama Islam dan Pegawai di lingkungan Bimas Islam Kota Malang. Selanjutnya akan diteruskan kepada kepala majelis - majelis taklim," terangnya.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa KUA yang akan mengatur waktu, tempat, hingga petugas akad nikah. Supayar protokol kesehatan dapat berjalan dengan baik.

"Bila di luar KUA, maka Kepala KUA berkoodinasi dengan pihak terkait atau aparat keamanan, agar akad nikah berjalan sesuai protokol kesehatan. Bila ada pelanggaran protokol kesehatan, penghulu berhak untuk menolak pelayanan nikah," tandasnya.

Penulis: Kukuh Kurniawan

Editor: Arie Noer Rachmawati

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved