Abaikan Fasum dan Fasos di Perumahan Puri Asta Kencana Gresik, Ini Komentar Anggota DPRD Gresik

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik, Jumanto menyayangkan kepada pihak pengembang perumahan Puri Asta Kencana

istimewa
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik, Jumanto 

 
TRIBUNJATIM.COM,GRESIK - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik, Jumanto menyayangkan kepada pihak pengembang perumahan Puri Asta Kencana yang belum memenuhi kewajibannya untuk menyediakan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Menurut Jumanto, setiap pengembang berkewajiban menyediakan fasos dan fasum sebagai fasilitas ruang publik yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

 “Kelengkapan sarana, prasarana dan fasilitas umum merupakan unsur penting dari perumahan sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan. Hal tersebut hasil upaya dalam bentuk pemenuhan rumah yang layak huni,” kata Jumanto saat dikonfirmasi, Jumat (19/6/2020).

 Jumanto menjelaskan bahwa, Fasum dan Fasos itu wajib hukumnya yang harus dicukupi oleh pengembang perumahan. Jika seandainya ada perubahan, harus merubah dalam rencana tapak (site plan).

 “Namun jika tidak ada addendum site plan, pengembang wajib menggunakan site plan yang pertama itu untuk dibangun. Seandainya dipindahkan, itu pun hanya memindahkan saja, luasnya pun harus sama disesuaikan dengan harga pasar yang sekarang kalau di pindahkan. Tetapi, harus ada addendum site plan, dan itu pun harus segera di alokasikan,” jelas Jumanto.

Warga Perumahan Puri Asta Kencana Gresik Tagih Janji Pengembang Untuk Sediakan Fasum

Kawasan GOR Jayabaya Kota Kediri Sepi dari Pedagang Pasar Kaget

Masjid Al Akbar Surabaya Gelar Salat Gerhana Matahari, Jemaah Bisa Pantau Gerhana Lewat Layar Lebar

 Dia pun menegaskan, jangan sampai, warga yang sudah terlanjur membeli rumah, akhirnya harus turun tangan sendiri bahkan sampai harus mendemo pengembang demi menuntut hak. Kondisi inilah yang sering terjadi. Setelah warga protes keras, baru pengembang bergerak.

"Ketegasan pemerintah daerah sangat diperlukan. Pengembang yang tidak mengindahkan aturan itu jelas harus ditindak lanjut. Jika perlu izinnya dicabut," tegas Jumanto.

 Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Boteng Nurali membenarkan selama ini developer PT Asta Bangun Graha selaku pengembang Perumahan Asta Puri Kencana tidak pernah memberikan fasum ke warga. Menurutnya, selama ini yang menyediakan fasum di perumahan tersebut adalah swadaya warga dengan dibantu pihak desa.

 "Ya memang benar seperti itu mas, jadi selama ini yang menyediakan fasum seperti tempat ibadah, lampu jalan, dan jalan menuju perumahan itu atas swadaya warga dengan dibantu pihak desa," kata Nurali saat kemarin dihubungi melalui selulernya, Rabu (17/6/2020).

Dijelaskan Nurali, selama ini pihak pengembang hanya membangun perumahan saja tanpa memikirkan membangun fasilitas umum maupun fasilitas sosial untuk warga. Bahkan terkesan acuh dengan pihak Pemerintahan Desa (Pemdes) Boteng.

Halaman
12
Penulis: Yoni Iskandar
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved