Data Ganda Jadi Potensi Kerawanan Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan Pilwali Blitar 2020

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Samsul Hadi

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - KPU Kota Blitar mengantisipasi potensi kerawanan saat pelaksanaan verifikasi faktual data dukungan bakal calon perseorangan di Pilwali Blitar 2020.

Satu di antaranya, KPU meminta bantuan pengamanan dari Polres Blitar Kota untuk pengamanan pelaksanaan verifikasi faktual.

Komisioner KPU Kota Blitar, Divisi Teknis, Hernawan Miftakhul Khabib, mengatakan, pelaksanaan verifikasi faktual dimulai 26 Juni 2020.

Pelaksanan verifikasi faktual mundur dari jadwal semula yang direncanakan pada 24 Juni 2020.

"Jadwal pelaksanaan verifikasi faktual mundur dua hari untuk mematangkan persiapan. Kami sudah melakukan bimtek kepada PPK dan PPS yang akan melakukan verifikasi faktual," kata Hernawan Miftakhul Khabib, Rabu (24/6/2020).

Dikatakannya, KPU juga mengantisipasi potensi kerawanan saat pelaksanaan verifikasi faktual.

• Heboh Banyak Ikan Mati Mengambang dan Busuk di Sungai di Blitar, Fakta Tercemar Dikuak: Ambil Sampel

• Identitas Sopir Mobil yang Terbakar di Jalan Tulungagung-Blitar Terungkap, Bawa 500 Liter Bensin

KPU memetakan potensi kerawanan saat pelaksanaan verifikasi faktual berdasarkan sebaran data ganda dukungan di masing-masing kelurahan.

Apalagi, KPU harus memverifikasi faktual data dukungan dari tiga pasangan bakal calon perseorangan di Pilwali Blitar 2020.

Dari hasil verifikasi administrasi, KPU menemukan sekitar 3.500 data ganda dukungan dari ketiga pasangan.

Data ganda dukungan itu ditemukan dalam satu pasangan maupun antarpasangan. Temuan data ganda dukungan ini akan diselesaikan saat proses verifikasi faktual.

• Deteksi Dini Kewaspadaan Covid-19, Dinkes Kota Blitar Gencar Temukan Kasus Pneumonia pada Balita

• 5.000 KK di Kota Kediri Terdampak Covid-19 Terima Bansos dari Pemprov Jawa Timur

"Data ganda dukungan ini menjadi potensi kerawanan saat proses verifikasi faktual. Bisa saja terjadi keributan saat petugas yang melakukan verifikasi faktual di lapangan. Sebagai antisipasi, kami meminta bantuan pengamanan dari polres," katanya.

Hernawan Miftakhul Khabib meminta PPS agar berkoordinasi dengan polisi saat hendak melakukan verifikasi faktual di lapangan. Jika terjadi keributan, polisi bisa membantu melakukan pengamanan.

"Kalau ada potensi kerawanan, PPS bisa minta bantuan pendampingan polisi saat verifikasi faktual di lapangan," ujarnya.

Ketua Bawaslu Kota Blitar, Bambang Arintoko, mengatakan Bawaslu juga menerjunkan pengawas kelurahan, pengawas kecamatan, dan staf Bawaslu untuk ikut memantau pelaksanaan verifikasi faktual data dukungan calon perseorangan yang dilakukan KPU.

• Dispendukcapil Kota Blitar Lakukan Percepatan Perekaman KTP-el Menghadapi Pilwali Blitar 2020

• Motor Polres Kediri Disulap Jadi Motor Tangguh Pencegahan Covid-19, Sosialisasi Protokol Kesehatan