16 Juli 2020, Tugu Pahlawan Bakal Jadi Pusat Aksi 5 Ribu Buruh: Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) berencana menggelar aksi unjuk rasa kembali pada 16 Juli 2020.

Koordinator Lapangan Getol, Doni Ariyanto menjelaskan aksi tersebut rencananya akan diikuti oleh 5000 buruh.

Rencananya, aksi akan dipusatkan di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya.

• Tragedi Pilu Malam Pertama, Suami Menjerit hingga Pingsan, Penyakit Mematikan Terkuak, Istri: Tolong

• Bocor Fakta Asli Soal Mobil Azriel, Raffi Singgung Pemberian KD, Anak Anang Jujur: Itu Bukan Punyaku

"Titik kumpulnya ada dua, yang pertama di Bundaran Waru lalu ada di Kebun Binatang Surabaya (KBS). Setelah itu sama-sama bergerak ke Tugu Pahlawan," kata Doni.

Ketika semua telah berkumpul, nantinya masa buruh akan bergerak ke Kantor Gurbernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan atau ke Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura.

"Tuntunan kita jelas menolak rencana pembahasan RUU Omnibus Law. Karena tanggal 14,15,16 Juli rencananya pemerintah mau melakukan pembahasan. Makanya kita menggelar aksi unjuk rasa untuk membatalkannya," lanjutnya.

• Curhat Bapak di Malang Terbantu karena BPJS Kesehatan, Anaknya Penderita Kanker Bisa Dirawat Gratis

• Pemkot Malang Berencana Salurkan Bantuan Logistik di 2 Daerah yang Menerapkan PSBL

Doni menjelaskan, pihaknya menjamin saat aksi unjuk rasa, serikat pekerja tetap menjaga protokol kesehatan.

"Kita sudah sosialisasi agar patuh protokol kesehatan. Mulai menggunakan masker, tertib physical distancing, dan bawa hand sanitizer," kata Doni yang juga Wakil Ketua DPW FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Jatim ini.

Selain menolak rencana pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Getol juga akan menyuarakan tuntutan lainnya.

Berikut ini sembilan tuntutan Getol kepada pemerintah yang akan disuarakan saat aksi unjuk rasa 16 Juli nanti:

1. Dengan tegas menolak semua kluster Omnibus Law yang merugikan rakyat dan menuntut DPR RI menghentikan pembahasannya.

2. Menuntut tanggung jawab Negara atas PHK yang terjadi selama masa Pandemi ini.

3. Menuntut tanggung jawab Negara atas banyaknya buruh yang dirumahkan dan tidak
mendapatkan gaji, tidak mendapat THR serla pemutusan BPJS ketenagakerjaan sepihak oleh
perusahaan selama masa pandemi.

4. Menuntut digratiskannya aneka test Covid-l9 salah satuaya Rapid Test dan biaya perawatan
untuk seluruh lapisan masyarakat yang terdampak.