Diduga Ada Banyak Penyelewengan BPNT di Tulungagung, Timkor akan Undang Kemensos untuk Menerangkan

KPM di Tulungagung mengeluhkan penerimaan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang dinilai tidak sesuai pedoman umum (Pedum).

TRIBUNJATIM.COM/DAVID YOHANES
Rapat dengar tentang Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di DPRD Tulungagung, Kamis (16/7/2020). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengeluhkan penerimaan Bantuan Pangan Nontunai ( BPNT ) yang dinilai tidak sesuai pedoman umum ( Pedum ).

KPM tidak dibebaskan memilih Elektronik Warung Gotong Royong ( Ewarong ) untuk mencairkan bantuan.

Selain itu, KPM juga tidak bebas membeli komoditi sesuai dengan jumlah yang diinginkan.

Hal ini diungkapkan seorang KPM, Sujarwo asal Desa Majan, Kecamatan Kedungwaru, saat rapat dengar pendapat dengan DPRD Tulungagung, Kamis (16/7/2020).

"Ada semacam surat undangan untuk mencairkan bantuan di Ewarong tertentu. Kami tidak bebas memilih Ewarong," ungkap Sujarwo.

Kondisi itu dianggap merugikan KPM, sebab Ewarong telah dirancang agar lebih kompetitif.

Anggaran Perlindungan Anak di Desa Tulungagung Terkendala Covid-19, Hanya 34 Desa yang Menganggarkan

Dr Supriyanto Dharmoredjo Dinilai Berjasa Turunkan Jumlah Pasien Covid-19 di Tulungagung

KPM bisa memilih Ewarong yang bisa memberikan harga lebih menguntungkan.

Sama seperti keluhan KPM secara umum, Sujarwo juga mengungkap pemaketan bantuan.

"Jadi bantuan berupa beras dan telur dengan jumlah yang sudah ditentukan. Kami tidak bisa membeli sesuai kebutuhan kami," tegasnya.

Halaman
12
Penulis: David Yohanes
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved