Komisi C DPRD Tulungagung Siapkan Penandaan Rumah Warga Penerima Bantuan Sosial dari Pemerintah
Pemerintah Desa Sukodono, Tulungagung, melakukan penandaan kepada warga penerima bantuan sosial. Dinding rumah KPM diberi tulisan dari cat semprot.
Penulis: David Yohanes | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, David Yohanes
TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Pemerintah Desa Sukodono, Kecamatan Karangrejo, Tulungagung, melakukan penandaan kepada warga penerima bantuan sosial.
Dinding rumah keluarga penerima manfaat ( KPM ) diberi tulisan dari cat semprot, yang menerangkan sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat.
Desa ini menjadi desa pertama dan satu-satunya di Tulungagung yang melakukan penandaan.
Komisi C DPRD Tulungagung mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemdes Sukodono.
Bahkan Komisi C akan melakukan penandaan semua rumah warga yang menerima bantuan sosial dari pemerintah.
"Yang ditandai adalah penerima bantuan jangka panjang dari pemerintah, seperti PKH. Kalau bansos dari dana desa (DD) kan jangka pendek," terang Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori, Kamis (16/7/2020).
• Diduga Ada Banyak Penyelewengan BPNT di Tulungagung, Timkor akan Undang Kemensos untuk Menerangkan
• Anggaran Perlindungan Anak di Desa Tulungagung Terkendala Covid-19, Hanya 34 Desa yang Menganggarkan
Lanjut Asrosi, Komisi C dan Dinas Sosial sudah membahas rencana penandaan ini.
Nantinya akan ada anggaran dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) untuk proses penandaan di seluruh kabupaten.
Diharapkan proses penandaan ini bisa dilakukan secepatnya.
"Labelisasi ini kan bagus untuk kontrol bersama. Kami sudah sepakati akan dianggarkan se-kabupaten," sambung Asrori.
Nantinya Dinsos yang akan merancang narasi, dan eksekusi penandaan ini.
• Dr Supriyanto Dharmoredjo Dinilai Berjasa Turunkan Jumlah Pasien Covid-19 di Tulungagung
• Jarak Pemotor di Bojonegoro Mulai Diatur Starting Grid Bak MotoGP, Physical Distancing saat Pandemi
Diharapkan penandaan ini bisa menjadi bahan koreksi bagi para KPM, maupun sesama warga.
KPM yang sudah mampu agar punya rasa malu dan mengundurkan diri.
"Demikian juga warga lainnya juga bisa menjadi kontrol, untuk melihat para penerima bantuan sosial itu," tegas Asrori.
