Virus Corona di Batu

Wali Kota Batu Minta Perjalanan Dinas Saat Pandemi Dilakukan Efektif: Kalau Tidak Mendesak, Daring

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mewanti-wanti perjalanan dinas di tengah pandemi Covid-19 harus efektif: jika tidak penting atau mendesak, tidak perlu.

Penulis: Benni Indo | Editor: Hefty Suud
TRIBUNJATIM.COM/BENNI INDO
Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko dan Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso. 

TRIBUNJATIM.COM, BATU – Perjalanan dinas harus dilakukan secara selektif oleh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Batu.

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mewanti-wanti, jika tidak terlalu penting atau mendesak, perjalanan dinas tidak perlu dilakukan.

Namun sebaliknya, jika ada suatu hal yang penting, maka perjalanan dinas diperbolehkan. Itu pun harus mengikuti protokol kesehatan sebagai upaya menekan penyebaran virus Corona ( Covid-19 ).

Gerakan Satu Juta Masker, Bonek Nganjuk Bagikan Masker dan Edukasi Trisula Wani di Pasar Wage

Cara Mudah Pastikan Hewan Kurban Sehat, Dinas Peternakan Malang: Lihat Kondisi Mata!

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 64/2020 tentang kegiatan perjalanan dinas bagi pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru, ASN bisa melakukan perjalanan dinas namun harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Adapun ketentuan ASN untuk melakukan perjalanan dinas adalah, harus memiliki surat tugas yang ditandatangani pejabat setingkat eselon II atau kepala kantor.

Lalu, memperhatikan status penyebaran Covid-19 di daerah tujuan perjalanan dinas berdasarkan peta zonasi risiko Covid-19.

3 Bulan Jadi Buron Licik, Kurir Pil Koplo Dibekuk Saat Balik ke Wonokromo Rumah Orang Tua: Kangen

Tujuh Bulan Terlewati, DPRD Kota Batu Baru Selesaikan 8 Raperda

Hingga kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan dinas terkait pembatasan keluar/masuk orang.

Dewanti mengatakan perjalanan dinas harus dilakukan selektif dan akuntabel. Ia mencontohkan, tingkat urgensi seperti penanganan Covid-19 ataupun pembangunan Pasar Besar.

"Misal konsultasi revitalisasi Pasar Besar. Karena ini harus terealisasi agar bisa memacu roda perekonomian," kata Dewanti.

Perjalanan dinas di lingkungan Pemkot Batu akan dilakukan jika betul-betul diperlukan.

Seperti pembuktian kelengkapan dokumen-dokumen persiapan perencanaan pembangunan Pasar Besar Kota Batu ke Kementerian PUPR.

"Tetapi kami selalu menekankan lebih memilih untuk melakukan secara daring. Namun kalau memang urgensinya tinggi harus dianggarkan ya dilakukan," katanya.

Dewanti mengatakan, selama ini koordinasi jarak jauh dilakukan dengan menggunakan teleconference karena lebih efektif dari sisi kecepatan dan tidak mengganggu kinerja.

Selain itu, sistem kerja bergilir (shift) bagi instansi pemerintah tetap dilakukan dengan mengacu pada SE Menteri PAN-RB No 58/ 2020 tentang sistem kerja pegawai ASN dalam tatanan normal baru. Sehingga mengurangi penumpukan pegawai dalam jam kerja satu waktu.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved