Malang Corruption Watch Tanggapi soal Penahanan Erik Armando Talla oleh KPK

Menurut MCW, jeda waktu yang cukup lama antara penahanan mantan Bupati Malang, Rendra Kresna dan Eryck Armando Talla karena sebuah alasan.

Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Dwi Prastika
ISTIMEWA
ilustrasi kpk 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Malang Corruption Watch ( MCW ) mengomentari penahanan Eryk Armando Talla oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) pada Kamis (30/7/2020).

Menurut MCW, jeda waktu yang cukup lama antara penahanan mantan Bupati Malang, Rendra Kresna dan Eryck Armando Talla karena sebuah alasan.

Rendra Kresna ditahan sejak Oktober 2018 lalu.

Pada 9 Mei 2019 Hakim Ketua Agus Hamzah pada sidang putusan menyatakan jika politisi Nasdem itu bersalah.

"Kalau misalkan lama, posisi Eryck Armando Talla pada saat itu dia mengajukan whistleblower. Itu yang menjadikan penahanan itu ( Eryk Armando Talla ) lama. Kemudian yang kedua proses pemilihan komisioner KPK pertengahan tahun lalu menjadi seperti itu," ujar Wakil Koordinator Badan Pekerja MCW, Ibnu Syamsu Hidayat ketika dikonfirmasi, Jumat (31/7/2020).

Sebagaimana rilis KPK, Eryck Armando Talla diduga berperan menerima fee-fee proyek dari rekanan untuk kepentingan Rendra Kresna.

Rayakan Idul Adha, Lapas Klas I Lowokwaru Malang Suguhkan Menu Krengsengan & Gulai pada Warga Binaan

Nilai Appraisal Turun, Pemkot Malang Bakal Tuntaskan Tempat Cucian Mobil di Dekat Exit Tol Madyopuro

Skemanya, menerima dan mengumpulkan fee-fee dari pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011 dan tahun 2012.

Tujuannya untuk kepentingan Rendra Kresna, Bupati Malang periode tahun 2010–2015 dan periode tahun 2016–2021.

Eryck kemudian dijerat dengan pasal yang juga disangkakan kepada Rendra.

Yakni Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ibnu berpendapat, aliran fee proyek yang didalami KPK masih hanya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Tiga Jabatan Kepala OPD di Pemkot Malang Kosong, Sutiaji Belum Bisa Gelar Lelang Jabatan Terbuka

Tanya Kejelasan Jual Beli Lahan Puskesmas Ngantang, Pengacara Kirim Surat ke Bupati Malang

"Jadi KPK itu mendalami di Dinas Pendidikan, belum mendalami fee-fee project di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pengairan," ujar Ibnu.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah melakukan monitoring dan evaluasi kepada Pemerintahan Kabupaten Malang.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved