Lumajang Masuk Daftar Bahaya Tsunami, Bupati Lumajang Kerahkan BPBD Untuk Lakukan Pemetaan
-Tim riset Institut Teknologi Bandung (ITB) memprediksi Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masuk dalam daftar Pulau Jawa yang berpotensi tsunami setinggi
Penulis: Tony Hermawan | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG -Tim riset Institut Teknologi Bandung (ITB) memprediksi Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masuk dalam daftar Pulau Jawa yang berpotensi tsunami setinggi 20 meter. Terkait hal ini, Pemkab Lumajang telah mempersiapkan antisipasi.
"Saya sudah minta BPBD untuk memastikan bahwa kesiapan, kesiapsiagaan baik masyarakat maupun jalur evakuasi betul-betul sudah tersosialisasi dengan baik," kata Thoriq saat ditemui di Pendopo Arya Wiraraja, Lumajang, Minggu (27/9/2020).
Selain itu, Bupati Lumajang yang akrab disapa Cak Thoriq mengaku juga telah menginstruksikan BPBD Kabupaten Lumajang untuk melakukan pemetaan potensi rawan bencana.
"Tentu kita Kabupaten Lumajang akan mengidentifikasi lebih detail lagi terkait desa-desa yang kemungkinan terdampak dari adanya potensi gempa itu atau potensi tsunami itu," ucapnya kepada TribunJatim.com.
Kabupaten Lumajang merupakan wilayah yang rentan terhadap tsunami. Sebab secara geografis wilayah ini berbatasan langsung dengan Pantai Selatan yang menjadi pusat gempa bumi.
• Potensi Tsunami 20 Meter Diprediksi Terjadi di Lumajang, BPBD Siapkan Antisipasi
• Respons Carlos Oliveira Soal Perubahan Jadwal di Lanjutan Liga 1 2020
• Situs Candi Patakan Dirancang Sebagai Bangunan Suci yang Miliki Kamuflase untuk Tempat Perlindungan
Setidaknya ada 9 desa yang rawan terjadi tsunami. Yaitu Desa Wotgalih, Jatimulyo, Bades, Selok Awar-awar, Bulurejo, Tegalrejo, Darungan, Pandanwangi, dan Pandan Arum.
Beberapa waktu yang lalu misalnya, abrasi telah melanda Pantai Tempursari. Akibatnya ada 2 desa yaitu Bulurejo dan Tegalrejo yang terkena dampak.
Adanya peringatan tsunami, khusus di wilayah Tempursari, Cak Thoriq akan melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur.
"Ya khusus Tempursari, saya kemarin sudah ke BPN Jatim menyampaikan soal ada banyak masyarakat yang sampai hari ini di sana perlu intervensi pemerintah secara kolektif," pungkasnya.( Tony H/Tribunjatim.com)
