Aktivis Demo DPRD Tuban

Demo Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Tuban Diwarnai Aksi Saling Dorong Mahasiswa Vs Polisi

Para demonstran berusaha merangsek masuk ke gedung DPRD, namun dihalau petugas yang berjaga mengamankan. Aksi saling dorong pun tak terelakkan.

Penulis: M Sudarsono | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/M SUDARSONO
Aksi saling dorong mahasiswa dengan polisi saat unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di DPRD Tuban, Kamis (8/10/2020). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Mochamad Sudarsono

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan LMND, melebur dalam satu barisan menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI bersama pemerintah.

Mereka menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Kabupaten Tuban, Kamis (8/10/2020).

Masing-masing ketua secara bergantian berorasi di atas mobil komando aksi.

Para demonstran berusaha merangsek masuk ke gedung DPRD, namun dihalau petugas yang berjaga mengamankan.

Aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi pun tak terelakkan.

Demo Omnibus Law di Malang Ricuh, Sejumlah Pendemo Diamankan, Puluhan Orang Terluka, 1 Mobil Dibakar

Ribuan Buruh di Tuban Tolak Omnibus Law, Desak DPRD Keluarkan Rekomendasi Cabut Undang-undang

"Tenang-tenang, tetap kondusif satu komando," kata orator melalui pengeras suara.

Ketua DPC GMNI Tuban, Khusnun Niam mengatakan, persoalan terbesar UU Omnibus Law Cipta Kerja tidak didahului dengan diagnosa, yang komprehensif terhadap persoalan ekonomi nasional.

Lanjutnya, sehingga membuat gaduh di masyarakat, terutama dirasakan betul oleh kaum buruh.

"Paradigma utama dari Omnibus Law adalah deregulasi yang ekstrem alias ugalan-ugalan. Kita minta undang-undang ini agar dicabut," ujarnya saat aksi.

Demo Omnibus Law, Mahasiswa Ponorogo Dihalangi Polisi Turunkan Bendera Setengah Tiang di Gedung DPRD

Pagar Gedung Negara Grahadi Surabaya Roboh Digeruduk Massa yang Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Miyadi, yang menemui pengunjuk rasa mengapresiasi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa.

Dirinya juga mengaku sudah menandatangani petisi yang diminta oleh mahasiswa terkait penolakan Omnibus Law.

"Soal bagaimana hasilnya nanti tergantung presiden, karena nanti ada keputusannya ada di presiden," ujarnya.

"Ya kita mengapresiasi atas aksi unjuk rasa mahasiswa, sebagaimana yang ditentukan undang-undang. Petisi juga sudah ditandatangani tergantung dikirim mahasiswa kapan," pungkasnya seusai turun dari mobil komando.

Editor: Dwi Prastika

Demo Penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di Jember Ricuh, Massa Tarik Pagar Kawat dan Lempar Batu

Lima Pendemo Diamankan dalam Aksi Gerakan Tolak Omnibus Law di Gedung Negara Grahadi Surabaya

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved