Breaking News:

Mahasiswa Bakar Keranda Mayat Depan Kantor DPRD Bondowoso, Protes UU Omnibus Law: Banyak Cacat

Tolak pengesahan UU Cipta Kerja. Puluhan mahasiswa bakar keranda mayat di depan kantor DPRD Bondowoso. Protes bakal dilanjutkan ke DPR RI.

Penulis: Danendra Kusuma | Editor: Hefty Suud
SURYA/DANENDRA KUSUMA
Puluhan mahasiswa geruduk kantor DPRD Bondowoso untuk menggelar aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja, Senin (12/10/2020). 

TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO - Puluhan mahasiswa gelar aksi geruduk kantor DPRD Bondowoso, Senin (12/10/2020). 

Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Dalam aksi itu, para mahasiswa membawa keranda mayat dan membentangkan tulisan bernada protes.

Pantauan TribunJatim.com, di tengah-tengah aksi, para mahasiswa membakar keranda mayat tersebut sembari melakukan teatrikal tabur bunga.

Baca juga: Bawaslu Lamongan Temukan Pemilih TMS untuk Pilkada 2020, Ribuan Orang Sudah Meninggal Masih Didaftar

Baca juga: Antisipasi Aksi Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law Susulan, Polresta Malang Kota Lakukan Razia Penyekatan

Tak lama mereka meminta masuk ke kantor DPRD Bondowoso untuk menyampaikan aspirasinya sekaligus menggelar sidang rakyat.

Namun, para peserta aksi hanya diperbolehkan untuk berorasi di halaman kantor DPRD. Aksi tersebut berjalan damai.

Menurut Koordinator Aksi, Dahlan Proses pembahasan serta rencana pengesahan ini jadi kontroversi dan mengundang kritikan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk buruh.

Baca juga: Muncul Klaster Covid-19 Proyek Bendungan Bendo Ponorogo, Bagaimana Nasib Pembangunan?

Baca juga: Pak Qosim Dinobatkan Jadi Bapaknya Warga Gresik Selatan, Dokter Alif Optimistis Penanganan Banjir

Selain itu, Undang-undang (UU) Cipta Kerja merupakan salah satu bukti negara yang semakin takluk pada kuasa modal sampai harus merugikan kepentingan orang banyak.

"Investor potensial yang hadir justru adalah investor yang buruk dan paling ekstraktif. Mereka hanya akan memperluas eksploitasi alam dan kerusakan lingkungan dengan menghadirkan produk hukum yang justru bermasalah," katanya, Senin (12/10/2020).

Ia menilai, produk hukum ini disusun melalui proses yang tak transpran dan tidak melibatkan sejumlah pihak.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved