Pemprov Jatim Bentuk Tim Telaah Omnibus Law UU Cipta Kerja dari Berbagai Elemen Strategis

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh jajaran Disnaker kabupaten/kota memahami utuh dan seksama Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/FATIMATUZ ZAHROH
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Menkopolhukam, Mahfud MD, Rabu (14/10/2020). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja ( Disnaker ) kabupaten/kota memahami utuh dan seksama Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Dengan demikian, diharapkan kabupaten/kota dapat mengkomunikasikan dengan baik isi UU tersebut kepada masyarakat luas.

“Pemprov akan membentuk tim dari berbagai elemen strategis untuk menelaah, memahami, dan mensosialisasikan UU Cipta Kerja. Saya harap kabupaten/kota juga bisa mengimbangi agar UU ini dipahami utuh, tidak sepotong-sepotong dan akhirnya bias,” ungkap Khofifah Indar Parawansa seusai mengikuti rakor bersama Menkopolhukam dan Menko Perekonomian terkait sinergitas kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan regulasi Omnibus Law pada Rabu (14/10/2020).

Khofifah Indar Parawansa menyebut, dirinya pun masih terus mempelajari detail UU tersebut agar dapat memahami secara utuh UU Cipta Kerja. Utamanya, pasal-pasal yang dinilai kontroversial dan mengganjal oleh pekerja dan buruh.

Khofifah mengaku jika selama ini dirinya terus melakukan koordinasi intensif, khususnya dengan Menko Perekonomian untuk mendapatkan detail penjelasan pasal per pasal yang banyak dipertanyakan.

“Misalnya terkait pesangon, hak cuti, sertifikasi halal dan hal substantif lainnya. Poinnya bagaimana UU ini dapat dipahami utuh dan tidak terjadi disinformasi,” imbuhnya.

Baca juga: Petani Mangga Pasuruan Keluhkan Soal Kesulitan Produksi hingga Pemasaran ke DPRD Jawa Timur

Gubernur Khofifah mengungkapkan, selain bersama-sama memahami UU Cipta Kerja, diskusi soal pemahaman terhadap UU tersebut perlu dilakukan. Sehingga, nantinya diperoleh persepsi yang sama dan pemahaman secara komprehensif tentang UU Cipta Kerja.

"Mari kita diskusikan bersama, kita undang pakar yang memang benar-benar memahami isi dan esensi UU Cipta Kerja setelah itu kita sosialisasikan secara komprehensif," ungkapnya.

Khofifah berharap, para ASN, akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan buruh, dan mahasiswa bersedia masuk dalam tim tersebut sehingga bisa membantu mensosialisasikan UU Cipta Kerja kepada masyarakat luas.

"Harapannya makin banyak elemen masyarakat yang bisa membantu mensosialisasikan UU Cipta Kerja setelah melakukan telaah dan memahaminya secara komprehensif, makin signifikan untuk mengurangi dispute dan menjelaskan detail antara narasi yang benar dan narasi yang hoax," harapnya.

Baca juga: Gubernur Jatim Khofifah Minta Kasek dan Wali Murid Awasi Pelajar Agar Tak Ikut Aksi Anarkis

Lebih lanjut, Khofifah juga berpesan agar seluruh ASN Pemprov Jatim ikut aktif menangkal hoax dan membantu menyampaikan narasi yang konstruktif dan produktif kepada masyarakat luas terkait UU Cipta Kerja.

Mengingat, saat ini banyak beredar berita dan narasi kontraproduktif secara cepat dan masif di kanal-kanal media sosial.

Khofifah memastikan bahwa informasi hoax tersebut sengaja dibuat orang-orang tidak bertanggung jawab untuk membuat gaduh dan memecah belah bangsa.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved