Breaking News:

Gaji Kades Naik, Ketua DPRD Gresik Minta Kades Tidak Kerja Seenaknya

Tahun depan, gaji kepala desa dan perangkat desa naik. Ketua DPRD Gresik meminta agar kenaikan gaji dibarengi dengan kinerja.

Penulis: Willy Abraham | Editor: Yoni Iskandar
Willy Abraham/Tribunjatim
Ketua DPRD Gresik, Moch. Abdul Qodir. 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Tahun depan, gaji kepala desa dan perangkat desa naik. Ketua DPRD Gresik meminta agar kenaikan gaji dibarengi dengan kinerja.

Kabar gembira tersebut diperoleh setelah DPRD Kabupaten Gresik menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) yang sekaligus Ketua DPRD Gresik Moch. Abdul Qodir mengungkapkan, beberapa sektor memang mendapat kenaikan anggaran belanja.

Politisi PKB ini mengaku untuk tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) kepala Desa dan perangkat desa, belum bisa dibilang naik signifikan. Karena masih memberikan angka yang masih jauh dari amanat Peraturan Daerah (Perda).

Dalam amanat perda nomor 5 tahun 2010 pasal 3, mengamanatkan Pemda memberikan siltap kepada Desa dan perangkat Desa setara dengan UMK daerah Gresik meskipun bertahap. Hal ini juga senada dengan PP 11 tahun 2019 pasal 81 ayat 1 dan 2.

"Kita baru bisa menaikkan rata-rata Rp 500 ribu / 10 - 12 % dari siltap yang sekarang diterima," kata dia kepada TribunJatim.com, Sabtu (14/11/2020).

Baca juga: Pantai Solong Banyuwangi Disulap Jadi Catwalk Peragaan Busana East Java Fashion Harmony

Baca juga: Oknum Polsek Sukomanunggal Surabaya Diduga Lakukan Perampasan, Serahkan Proses Hukum

Baca juga: Umat Konghucu Kwan Sing Bio Tuba Gelar Sembahyang Perdana, Ini Harapannya

Abdul Qodir menjelaskan, jika kenaikan gaji yang diterima perangkat desa dan kepala desa itu harus diimbangi dengan kinerja. Tidak ada lagi kantor desa yang buka tutup seenaknya lagi.

Perangkat desa juga dituntut untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa.

"Kenaikan itu meskipun belum maksimal, kita barengi dengan perintah perbaikan kinerja, termasuk jam masuk dan jam pulang kantor desa, tidak boleh seenaknya, dan harus sudah masuk kepada memanfaatkan IT untuk merespon laporan dan keluhan warga," pungkasnya kepada TribunJatim.com.

Selain kenaikan siltap kepala desa dan perangkat desa, sektor yang menjadi prioritas lainnya adalah kelanjutan pembangunan infrastruktur dan pembebasan lahan guna mempercepat pembangunan tanggul Kali Lamong untuk menanggulangi banjir di wilayah Gresik selatan. Kemudian perencanaan membangun gedung untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

"Kita berikan tambahan kenaikan sebesar Rp. 15 miliar. Dengan rincian, Rp. 6 miliar untuk SD dan SMP Negeri, kemudian Rp. 9 miliar untuk swasta," tambahnya.

Nilai bantuan rata-rata naik. Untuk SD sederajat sebelumnya Rp 25 ribu menjadi Rp 30 ribu persiswa setiap bulannya. Sedangkan untuk tingkat SMP sederajat, dari Rp 30 ribu naik menjadi Rp 35 ribu tiap bulannya.

Untuk diketahui, hasil dari finalisasi pembahasan KUA-PPAS 2021, dewan mematok pendapatan daerah di angka Rp. 3,2 triliun. Sedangkan untuk belanja daerah dialokasikan sebesar Rp. 3,4 triliun. Sehingga muncul defisit Rp. 161 miliar.

"Meskipun pandemi covid-19 belum berakhir, pendapatan asli daerah (PAD) kita sepakati diangka 1,117 triliun," bebernya.

Menurutnya, kesepakatan KUA-PPAS ini tidak terlalu anjlok dari proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Gresik 2021. Apalagi melihat kondisi masih dalam masa pandemi Covid-19. (wil/Tribunjatim.com)

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved