Breaking News:

Pilkada 9 Desember 2020 'Hari Libur Nasional', Menaker: Perusahaan Wajib Bayar Upah yang Tetap Kerja

Menaker menegaskan bahwa Hari Libur Nasional juga berlaku bagi daerah yang tidak melaksanakan perhelatan pencoblosan calon kepala daerah (Pilkada).

Editor: Ficca Ayu Saraswaty
freepik.com
Ilustrasi uang - Bagi para pekerja atau buruh yang bekerja pada hari pemungutan suara, mereka berhak atas upah kerja lembur serta hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

TRIBUNJATIM.COM - Bagi para pekerja yang tak dapat libur saat Pilkada hari Rabu, 9 Desember 2020, perusahaan wajib membayar upah yang tetap bekerja.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

Ida Fauziyah mengingatkan para pengusaha agar memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk menggunakan hak suaranya pada Hari Libur Nasional Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sembari tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Meskipun tidak semua daerah melangsungkan pilkada, Menaker menegaskan bahwa Hari Libur Nasional juga berlaku bagi daerah yang tidak melaksanakan perhelatan pencoblosan calon kepala daerah tersebut.

“Bagi pekerja atau buruh yang daerahnya melaksanakan Pilkada dan harus bekerja pada hari pemungutan suara maka pengusaha mengatur waktu kerja sedemikian rupa agar pekerja atau buruh dapat menggunakan hak pilihnya,” kata dia dalam keterangan resminya, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Sanusi Tegaskan Pendistribusian Bantuan Sosial Covid-19 di Kabupaten Malang Bebas Penyalahgunaan

Baca juga: Masuki Gelombang Kedua Penularan Covid-19, Pemungutan Suara Pilkada Ponorogo 2020 Jadi Perhatian

Baca juga: Link Live Streaming ILC TV One Malam Ini, Dana Bansos Pun Dipungli, Kupas Korupsi Mensos Juliari

Bagi para pekerja atau buruh yang bekerja pada hari pemungutan suara, mereka berhak atas upah kerja lembur serta hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Begitupun dengan pekerja atau buruh yang daerahnya tidak melaksanakan pilkada dan tetap harus masuk kerja, maka pelaksanaan hak-haknya sama, yakni berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan tanggal 9 Desember 2020 sebagai Hari Libur Nasional.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (Dokumentasi Humas Kementerian Ketenagakerjaan)

Baca juga: Cegah Covid-19 Klaster Pilkada, KPU Ngawi Atur Kedatangan Pemilih ke TPS: Dicantumkan di Undangan

Baca juga: Gubernur Khofifah Gowes Ajak Tidak Golput, Pastikan Warga Jatim Dapat Undangan Pilkada Serentak 2020

Baca juga: Kapolda Jatim Pimpin Apel Pengamanan Pilkada 2020, Apresiasi Loyalitas Kinerja Anggota

Ketetapan ini sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Oleh sebab itu, Ida Fauziyah mengingatkan, bagi para pekerja, pengusaha, dan seluruh stakeholder untuk menggunakan hak suaranya dalam pilkada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Saat ini kita masih dalam situasi pandemi Covid-19. Selalu patuhi protokol kesehatan secara ketat, agar kita tetap produktif dan aman dari Covid-19,” pungkas dia.

(Kompas.com/Ade Miranti Karunia)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengusaha Wajib Bayar Upah ke Karyawan yang Tetap Bekerja saat Pilkada"

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved