Ratusan Pengembang Perumahan di Sidoarjo Belum Serahkan Fasum dan Fasos ke Pemerintah
Ratusan pengembang perumahan di Sidoarjo belum menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) ke pemerintah.
Penulis: M Taufik | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, M Taufik
TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Ratusan pengembang perumahan di Sidoarjo belum menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) ke pemerintah. Atau yang belakangan sering disebut prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).
Diperkirakan, ada lebih dari 500 perumahan di Sidoarjo.
Dari jumlah itu, baru ada sekira 83 pengembang yang menyetorkan PSU-nya. Dan hanya sekira 59 pengembang saja yang sudah masuk dalam aset daerah Sidoarjo.
“Sisanya, sebanyak 24 pengembang masih belum bisa lanjut prosesnya karena terbentur persyaratan administratif,” kata Kabid Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Perkim Sidoarjo, Juniyanti, saat bertemu Komisi A DPRD Sidoarjo, Rabu (6/1/2021).
Dia menyebut Perkim masih menunggu akta pelepasan aset fasum dan fasos dari 24 pengembang tersebut. Setelah akta itu dia dapatkan, baru aset tersebut bisa dibalik nama menjadi aset daerah.
Menurutnya, proses penyerahan PSU itu cukup rumit. Sebanyak 59 yang sudah itu saja, masih menyisakan banyak pekerjaan, mulai dari aktanya hingga ada pengembang yang sudah tidak tahu di mana keberadaannya.
Baca juga: Chacha Sherly Dimakamkan, Sang Ayah Wakasat Reskoba Polresta Sidoarjo: Mohon Maafkan Anak Saya
Baca juga: Jumlah Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Rencana Belajar Tatap Muka di Sidoarjo Ditunda
Selain masalah PSU, Perkim juga disebut sedang sibuk melakukan pendataan ulang sejumlah pengembang di Sidoarjo.
Menurutnya ada lebih dari 500 pengembang di Sidoarjo yang sedang proses pendataan itu.
“Dari pendataan ini, nanti bisa diketahui mana saja pengembang yang masih aktif dan tidak. Lalu mana saja wilayah perumahan yang hingga sekarang masih belum menyetorkan PSU-nya ke Pemkab Sidoarjo dan mana yang belum,” urai dia.
Diakuinya, tim monev Perkim sejauh ini kurang terjun ke lapangan. Harusnya, jika tim monev bekerja maksimal, bisa diketahui dengan jelas mana perumahan yang sudah siap untuk diserahkan fasum dan fasosnya, serta mana yang belum.
Baca juga: Stok Kedelai Aman, Produsen Tahu dan Tempe di Sidoarjo Kembali Beraktivitas Setelah Mogok Produksi
Baca juga: UPDATE CORONA di Kota Madiun Rabu 6 Januari 2021, Tambah 15 Orang Positif Covid-19, Satu Meninggal
Mendapat banyak laporan terkait persoalan PSU dan mendengar penjelasan dari Perkim, Komisi A DPRD Sidoarjo terkesan geram.
“Dari 500 lebih perumahan, belum sampai 100 yang menyerahkan PSU. Belum lagi berbagai persoalan yang ada, ini terkesan aneh,” kata Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan.
Pihaknya berharap persoalan PSU segera klir, agar hak warga di perumahan juga bisa didapatkan.
“Yang tinggal di perumahan dan di kampung kan statusnya sama, sama-sama warga Sidoarjo. Tapi karena ada persoalan ini, hak-hak warga di perumahan tidak bisa tersampaikan dengan baik,” sebutnya.
