SYARAT Mensos Risma Jawab Fitnah Pencitraan karena Blusukan Kata Pengamat, Rocky: Harusnya di Kantor

Di sisi lain, ia juga menganggap sosok Mensos yang satu ini memang sudah lama menjadi magnet di masyarakat.

Banyak hal yang ia kerjakan mampu menarik perhatian baik media maupun publik.

"Terlepas dari apapun Bu Risma memang sudah terlanjur menjadi pembicaraan," sebut Adi.

Baca juga: Blusukan Mensos Risma Trending, Sudinsos Ungkap Fenomena Jadi Tanda Tanya, Wagub DKI: Musiman

Adi menyebut ada beberapa hal kunci yang bisa menjadikan aksi-aksi para pejabat atau politisi, termasuk Risma, tidak lagi disebut pencitraan.

1. Melakukan aksi yang terukur

Menurut Adi, ketika pejabat melakukan blusukan harus terukur.

Artinya dengan blusukan, seperti yang dilakukan Risma, minimal mendata, mendeteksi kelompok-kelompok miskin, pengangguran, dan diambil tindakan.

Setelah data dan informasi terkumpul, pejabat publik bisa menganalisis dan menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi kondisi yang ada.

Dengan begitu, blusukan yang dilakukan bisa menghasilkan sesuatu yang manfaatnya dirasakan oleh publik.

Jika tidak ada langkah konkret yang dihasilkan pasca melakukan aksi blusukan atau sejenisnya, maka pasti aksi tersebut hanya akan berakhir dengan tudingan pencitraan.

"Jangan sekedar blusukan, jadi harus ada solusi. Minimal orang nganggur sudah enggak nganggur, orang miskin bisa dikurangi," ujar dia.

2. Memperluas jangkauan wilayah blusukan

Agar tidak dituding pencitraan di DKI Jakarta, Risma perlu blusukan tidak hanya di sekitar Jakarta, tapi juga di titik-titik terluar di Indonesia.

Ini wajar mengingat posisinya saat ini sudah bukan lagi sebagai pemimpin tertinggi suatu kota, namun seorang menteri di kabinet pemerintahan pusat.

"Bu Risma akan terus dibilang pencitraan kalau ngomong dengan dengan pemulung, kelompok miskin kota ini di Thamrin, di Jakarta. Kalau mau blusukan di seluruh Indonesia, jadi blusukannya harus diperluas, jangan hanya di Jakarta," jelas Adi.