Breaking News:

PSI Menilai Angka Presidential Threshold Seharusnya Diturunkan: Semestinya Ada Rasionalitas

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebut angka presidential threshold seharusnya diturunkan: Semestinya ada rasionalitas.

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Dwi Prastika
ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Ketua Bidang Infrastruktur dan Keanggotaan DPP PSI, Yusuf Lakaseng, 2021. 

Putusan tersebut mengindikasikan masih adanya presidential threshold di pemilu ke depan.

Terkait hal tersebut, Yusuf Lakaseng mengusulkan jalan tengah.

Baca juga: Yakin Tak Ganggu Kinerja Halim Iskandar Sebagai Menteri, Ini Strategi PKB Maksimalkan Kerja Partai

Baca juga: Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang Tegaskan Siap Jalani Vaksinasi Covid-19: Presiden Saja Sudah

"Sebaiknya diturunkan, jangan 20 persen. Misalnya, bisa dimaksimalkan sama halnya dengan parliamentary threshold, kalau di pemilu sebelumnya di angka 4 persen," kata Yusuf Lakaseng.

Apabila presidential threshold tetap di angka 20 persen, maka yang akan diuntungkan hanya partai besar.

"Ini menjadi sistem oligarki yang sengaja dirawat untuk menguntungkan partai besar," kata Yusuf.

PSI hingga saat ini masih konsisten untuk mengusung Ketua Umumnya, Giring Ganesha, sebagai bakal kandidat presiden.

Baca juga: Soal Target PKB Raih 30 Kursi DPRD Jatim, Ini Tantangan yang Harus Dihadapi Partai Menurut Pengamat

Baca juga: Anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim Sabron Djamil Pasaribu Meninggal, Sarmuji: Kehilangan Kader Terbaik

"Hingga saat ini belum berubah. Kami masih dalam arah mengusung Bro Giring (sebagai capres)," katanya.

"Namun, kami tak menutup kemungkinan soal peluang ke depan. Seiring berjalannya waktu, tentu berbagai kemungkinan bisa saja terjadi," katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya, MK menolak gugatan Rizal Ramli soal judicial review UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.

Mahkamah menilai, gugatan yang dilayangkan Rizal Ramli bersama Abdulrachim Kresno tak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan judicial review atas norma presidential threshold.

Baca juga: Merespons Hasil Virtual Meeting dengan PT LIB, Persebaya Surabaya: Lebih Baik Putuskan Berhenti Saja

Baca juga: Penerapan PPKM di Kota Malang, Jumlah Pengunjung di Matos Turun Hingga 50 Persen

Halaman
123
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved