Breaking News:

Jalankan Instruksi KPK, Pemkab Tulungagung Kebut Sertifikasi Aset Tanah Hingga Tahun 2023

Menjalankan instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemkab Tulungagung kebut sertifikasi aset tanah hingga tahun 2023 mendatang.

TRIBUNJATIM.COM/DAVID YOHANES
Komplek Pendopo Kabupaten Tulungagung, salah satu aset yang disertifikasi pemkab, Rabu (17/2/2021). 

Reporter: David Yohanes | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Pemkab Tulungagung kebut proses sertifikasi aset tanah yang mencapai 1.881 bidang.

Sebab dari jumlah itu, hanya 642 bidang yang sudah bersertifikat, sedangkan 1.239 bidang belum mempunyai bukti sertifikat.

Sertifikasi seluruh aset tanah ini berdasar instruksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seluruh proses sertifikasi diharapkan selesai pada tahun 2023.

Tujuannya agar tidak ada aset Pemkab Tulungagung yang lepas di kemudian hari, karena tidak ada bukti kepemilikan.

“Baru sepertiga aset tanah kita yang sudah mempunyai sertifikat. Harapannya semua bisa terinventarisasi dan mempunyai bukti kepemilikan yang sah,” terang Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Jembatan Karangrejo Tulungagung Belum Bisa Dilalui Mobil Barang, Rp 1,5 M Diusulkan untuk Perbaikan

Baca juga: Kasus Covid-19 di Tulungagung Mulai Terkendali, Tidak Ada RT Masuk Zona Oranye

Selama ini Pemkab Tulungagung aktif melakukan sertifikasi aset tanah 30-40 bidang per tahun.

Bahkan tahun 2020 dari 59 bidang yang diusulkan, hanya terealisasi 17 bidang.

Untuk mencapai target 2023, pemkab meningkatkan jumlah bidang yang sertifikasi menjadi 400-500 bidang per tahun.

Halaman
123
Penulis: David Yohanes
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved