Breaking News:

MCW Sebut Kinerja Pemkot Batu dalam Pelayanan Publik Semu dan Dilebih-lebihkan

Malang Corruption Watch (MCW) menilai akuntabilitas dan kinerja yang  dihasilkan Pemerintah Kota Batu masih bersifat semu dan cenderung bias bahkan di

Benni Indo/Surya
Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko saat memaparkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) serta penghargaan 10 terbaik dan 5 terbaik kompetisi inovasi pelayanan publik (KOVABLIK), Rabu (17/2/2021). 

Reporter : Benni Indo | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, BATU - Malang Corruption Watch (MCW) menilai akuntabilitas dan kinerja yang  dihasilkan Pemerintah Kota Batu masih bersifat semu dan cenderung bias bahkan dipertanyakan.

Pemerintah Kota Batu kecenderungan melaporkan kinerja yang baik secara berlebihan, sedangkan program yang gagal cenderung disembunyikan.

Divisi Advokasi MCW, Ibnu Syamsu, mengemukakan salah satu bentuk turunan kewajiban instansi pemerintah untuk membuat LAKIP adalah perlu adanya sistem pengukuran kinerja yang baik dan memadai. Sistem pengukuran kinerja ini harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan pengelolaan organisasi yang optimal, bersih, dan bertanggung jawab.

"Pemerintah Kota Batu telah menentukan pengukuran kinerja ini. Hal tersebut dapat dilihat dari agenda pemerintah Kota Batu yang telah mengumumkan beberapa OPD dengan peringkat baik dalam pemberian pelayanan publik," ujar Ibnu, Jumat (19/2/2021).

Analisis MCW, laporan kinerja yang selama ini dibuat oleh Pemerintah Kota Batu hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban persyaratan regulasi dan peraturan, tidak secara substantif mencerminkan kinerja yang terjadi di lapangan.

Selain itu, hasil penilaian pemerintah Kota Batu terkait kualitas pelayanan publik tersebut telah membuka mata masyarakat Kota Batu bahwa kualitas pelayanan dasar masih buruk. Hal tersebut dapat dilihat dari 10 OPD yang meraih penilaian SAKIP dengan skor A.

Baca juga: Dikira Tikus Mati, Pria asal Surabaya Tewas di Dalam Rumah di Gresik, Warga Sampai Geger

Baca juga: Ribuan Pedagang Hi Tech Mall Surabaya Didata Untuk Vaksinasi Covid-19

Baca juga: Sudah Sebulan Ayus Sabyan Minggat dari Rumah Ririe Fairus, Kabur dari Sidang Cerai? Nissa Hilang

"Dalam konteks OPD urusan wajib, yakni Dinas Sosial saja. Padahal urusan wajib ini yang sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan, urusan kesehatan yang sangat dekat dengan kebutuhan dan kepentingan warga pun tidak masuk dalam penilaian skor A maupun BB," tandasnya kepada TribunJatim.com.

Pasal UU 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Ia menilai seharusnya sistem pengukuran kinerja mampu membuat pemerintah lebih mudah dalam melakukan efisiensi dan efektifitas layanan publik. Selain itu juga serta alokasi sumber daya dan pembuatan keputusan yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi.

Halaman
12
Penulis: Benni Indo
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved