Penanganan Covid

Pemkab Bondowoso Gelar Operasi Yustisi Tekan Angka Positif Covid-19, 13 Pengendara Terjaring Razia

Pemkab Bondowoso galakkan operasi yustisi untuk menekan angka positif Covid-19, belasan pengendara terjaring razia dan mendapat sanksi.

Penulis: Danendra Kusuma | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/DANENDRA KUSUMA
Sebanyak 13 pengendara di Bondowoso terjaring operasi yustisi protokol kesehatan Covid-19, Senin (22/2/2021). Mereka diberi denda administrasi dan sanksi sosial, yakni push up. 

Reporter: Danendra Kusuma | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro telah diterapkan di Bondowoso.

Meski begitu, itu bukan satu-satunya upaya untuk menekan angka kasus positif Covid-19 (virus Corona).

Karena Pemerintah Kabupaten Bondowoso tetap menggalakkan operasi yustisi untuk mencegah penularan Covid-19.

Dengan melibatkan petugas gabungan TNI-Polri, Satpol PP, dan Pengadilan Negeri Bondowoso, operasi yustisi digelar di Jalan Ahmad Yani Bondowoso, Senin (22/2/2021) pagi.

Penyidik PPNS Satpol PP Bondowoso, Samsul Hadi mengatakan, sebanyak 13 pengendara terjaring dalam operasi yustisi.

Mereka yang terjaring operasi dikenakan sanksi yang bervariasi.

Baca juga: BPBD Bondowoso Rutin Droping Air Agar Masyarakat Terbiasa Cuci Tangan, Cegah Penularan Covid-19

Baca juga: PPKM di Kota Malang Diperpanjang, Wali Kota Sutiaji: Penjaga Gawangnya RT/RW, Kelurahan & Kecamatan

"Kalau secara satu per satu orang kita sudah tetapkan Rp 30 ribu. Namun ketika yang melanggar berbarengan ada dua orang, itu ada pertimbangan lain dari hakim. Kadang diputus Rp 45 ribu, terkadang Rp 60 ribu," katanya.

Hadi mengungkapkan, para pengendara mayoritas melanggar protokol kesehatan tak mengenakan masker.

Selain denda administrasi, pelanggar diberi sanksi sosial, yakni push up.

"Sanksi diberikan, baik bagi pengendara yang tidak membawa masker, maupun mereka yang tidak memakai masker secara sempurna," ungkapnya.

Baca juga: Pertama di Jatim, Satlantas Polres Tulungagung Bawa Pemilik Kendaraan Kelebihan Muatan ke Pengadilan

Baca juga: Tak Jadi Berakhir Hari Ini, Penerapan PPKM Mikro di Ponorogo Diperpanjang Hingga 8 Maret

Di sisi lain, penyekatan di sejumlah ruas jalan juga diberlakukan, antara lain di jalan Alun-alun RBA Ki Ronggo.

Hal itu dilakukan untuk mengurangi kegiatan masyarakat yang berpotensi memicu kerumunan.

Penyekatan dilakukan pada waktu tertentu seperti malam minggu dan minggu pagi.

Diberitakan sebelumnya, penerapan PPKM Mikro diberlakukan sejak 12-18 Februari 2021.

Dalam kebijakan ini, petugas di setiap posko desa diminta untuk memantau ketat pergerakan masyarakat.

Baca juga: Anak di Trenggalek Tega Bacok Bapak Kandung Hingga Tewas, Mengaku Dendam Merasa Dikucilkan

Baca juga: Naik Lagi, Harga Cabai di Kota Blitar Tembus Rp 90 Ribu Per Kilogram, Cuaca Jadi Pemicu

Pemerintah Kabupaten Bondowoso fokus di area timur, yakni Kecamatan Klabang di awal penerapan PPKM Mikro. Selang 7 hari berikutnya, barulah bergeser ke wilayah kota yang termasuk kategori zona kuning.

Penerapan PPKM Mikro melibatkan banyak pihak, yakni Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan lain sebagainya.

Berdasar data yang dihimpun, dari total 219 desa dan kelurahan di Bondowoso, 137 di antaranya telah mendirikan posko.

Baca juga: 1.700 Bidang Tanah Aset Pemkab Bondowoso Belum Bersertifikat, Sertifikasi Ditarget Rampung 3 Tahun

Baca juga: Sempat Tertutup Longsor, Akses Jalan Bondowoso-Ijen Sudah Bisa Dilalui Kendaraan dengan Normal

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved