Wabup Gresik, Bu Min Segera Evaluasi Pendataan Bantuan, Dicurhati Korban Rentenir

Reporter : Willy abraham | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah mengunjungi rumah petak di Jl RA Kartini Gang 8 yang di tempati Siti Marfuah.

Satu dari ratusan orang nasabah Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar yang sekarang berhimpun untuk mencari solusi akibat terlilit hutang bank kredit harian atau bank titil.

Bu Min, sapaan akrabnya bertemu dengan ibu-ibu perwakilan korban rentenir yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga. Duduk di atas karpet di ruang tamu, mereka berkeluh kesah terkait hutang yang mencekik dan menghantui setiap hari.

Salah satunya bernama Rina, satu diantara ratusan korban. Mereka terpaksa meminjam ke rentenir karena sulitnya mendapat pinjaman bank. Para korban merasakan berat dengan bunga yang diajukan oleh rentenir.

Sebagai contoh, hutang Rp 1 juta harus dipotong biaya administrasi Rp 100 ribu. Sementara itu, mereka harus melunasinya sebesar Rp 1,3 - 1,6 juta.

Baca juga: Ternyata, Pacar Korban ini Berperan Sebagai Mucikari M, Gadis Bandung Tewas di Hotel Lotus Kediri

Baca juga: Gus Yani, Bupati Gresik Ngamuk Lihat Tumpukan Sampah di Dalam Pasar Driyorejo

Baca juga: Wabup Gresik, Aminatun Habibah Pantau Pelaksanaan Vaksinasi Pedagang Pasar Baru

Rata-rata ibu-ibu yang punya masalah dengan rentenir kebanyakan bisnis makanan. Bahkan ada yang punya tunggakan lebih dari satu lembaga keuangan gara-gara terus ditagih.

"Mereka kebanyakan terlilit hutang lebih dari 2 bank terutama bank dengan angsuran harian. Kami benar-benar tidak berdaya, bahkan karena bunga berbunga ada yang cicilan hariannya sampai 300 ribu dan ada yang sampai depresi untuk membayar," terangnya, Jumat (5/3/2021).

Para korban mengaku depresi hingga tidak berani keluar rumah karena dikejar oleh debt collector.

Mendengar cerita warga itu, pihaknya akan segera melaporkan praktek rentenir yang masih terjadi ke Bupati, OPD terkait sebagai tindaklanjut.

Wakil Bupati perempuan pertama di Gresik ini akan mencari jalan yang cepat dan tepat terkait data yang valid keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Gresik. Salah satunya adalah pendataan ulang bantuan bagi para ibu-ibu korban rentenir.

Nah, pendataan ulang tidak lagi dilakukan hanya sebagai gugur kewajiban, tanpa cek kondisi nyata penerima bantuan di lapangan.

“Kami ingin melakukan pendataan dari unsur rakyat yang tahu kondisi korban. Bukan dari lurah, RT atau RW. Sehingga bantuan menjadi tepat sasaran. Jadi, data UMKM itu valid, bisa jadi akan menggunakan data yang langsung dihimpun masyarakat, biar tidak ada lagi data UMKM abal-abal yang terima bantuan," tegasnya kepada TribunJatim.com.