Klaster Perkampungan Muncul di Kota Malang, 'Pemerintah Harus Selektif Mengeluarkan Izin Acara'

Reporter: Rifky Edgar | Editor: Heftys Suud

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Terus bermunculan klaster perkampungan di Kota Malang menjadi atensi serius Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika.

Politisi PDIP itu meminta semua pihak, baik itu masyarakat maupun pemerintah dan instansi terkait agar menahan diri menggelar kegiatan yang mengumpulkan banyak massa.

Sebab, hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi boomerang bagi Kota Malang.

Apalagi pemerintah kini sedang fokus dalam menekan angka penyebaran virus Corona ( Covid-19 ).

"Sebenarnya yang kita inginkan itu pemerintah dan masyarakat agar tetap menahan diri untuk menggelar acara yang mengumpulkan massa. Terutama terkait izin-izin, Pemerintah Kota Malang harus lebih selektif lagi," ucapnya, Senin (31/5/2021).

Baca juga: Kantor Desa Coper Ponorogo Lock Down, Seorang Perangkat Desa Meninggal Terpapar Covid-19

Made mengatakan, di dalam setiap kegiatan, kepanitiaan pasti akan menjamin protokol kesehatan (prokes) dengan membatasi kerumunan.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya di lapangan selalu bertolak belakang dengan apa yang sedang dirancang sebelumnya.

Hal ini pun menjadi dilematis dan menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Apalagi bagi masyarakat yang sudah divaksin dan telah merasa aman.

"Saya ibaratkan ini seperti air bah, ketika dibendung, baru dibuka sedikit langsung, wah ramai. Seperti kegiatan gantangan burung Wali Kota cup kemarin, apalagi mengatasnamakan Pemerintah jadi ramai,"

"Seharusnya pemerintah harus selektif mengeluarkan izin, supaya kerumunan tidak terjadi dan menimbulkan klaster baru," ucapnya.

Dia menambahkan, sebenarnya Forkopimda Kota Malang, sudah jauh-jauh sebelum puasa sudah melakukan rapat koordinasi berkaitan dengan Covid-19.

Baca juga: Antisipasi Penyebaran Covid-19, Satpol PP Awasi Prokes Lomba Kicau Burung Wali Kota Malang Cup

Rapat tersebut membahas tentang antisipasi terkait penyebaran Covid-19 dan munculnya klaster baru di Kota Malang.

Dengan telah bermunculan klaster-klaster perkampungan tersebut, dewan mendorong kepada Pemkot Malang agar lebih masif dalam melakukan sosialisasi soal protokol kesehatan dan 6M.

Serta mendorong eksekutif agar segera melakukan tracing, tracking dan treatment 3T untuk menangani kasus Covid-19 di tiap kampung agar tidak menyebar.