Ratusan Gedung di Surabaya Tak Miliki SLF, Cak Eri Instruksikan Turunkan Biaya Perizinan

"Cukup masukkan berkas, langsung saya bisa pantau di sana. Saya pastikan saat (permohonan) izinnya masuk maka akan ada tindakan dari teman-teman dinas," katanya. 

Setelah berkas masuk di DPMPTSP, selanjutnya masing-masing dinas yang terkait akan menindaklanjuti. Satu berkas yang diberikan di awal akan menjadi bahan masing-masing OPD untuk mengeluarkan perizinan tanpa perlu mengumpulkan berkas lagi. 

"Sehingga, teman-teman dinas jangan (bekerja) sendiri-sendiri. Misalnya, jangan Dinas PMK (Pemadam Kebakaran) mlaku dewe (jalan sendiri), DLH (Dinas Lingkungan Hidup) jalan sendiri. Tidak seperti itu," tegasnya. 

Dari berkas yang disampaikan, masing-masing dinas akan menilai kelayakannya.

"Tinggal menunggu beberapa hari, kita akan turun bersama untuk memastikan bahwa SLF-nya sudah layak atau belum," katanya. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Permukiman Perumahan Rakyat dan Pertanahan Surabaya, Irvan Wahyu Drajad menyebut, ada 197 gedung tinggi yang mendapat teguran karena tak memiliki SLF.

Ada yang tengah proses pengajuan. Ada 9 yang belum mengajukan sama sekali. Hanya ada 4 gedung tinggi dan mal yang menuntaskan SLF.

"Sejak Februari 2022, kami menegur 197 pemilik gedung tinggi. Kami akan tertibkan," kata Irvan Wahyu Drajad.

Hal ini disampaikan Irvan Wahyu Drajad saat melakukan pertemuan dengan DPRD. Hearing ini digelar sebagai buntut dari peristiwa kebakaran yang menimpa mal besar, Tunjungan Plaza 5 Surabaya, Rabu (14/4/2022) lalu. 

DPRD Kota Surabaya meminta pemkot menyiapkan opsi penyegelan terhadap gedung-gedung tersebut.

"Kami akan pantau dalam kurun waktu dua minggu ini," kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krhisna, Kamis (21/4/2022) lalu. 

"Kalau tidak ada iktikad baik, rekomendasi segel bisa saja kami lakukan. Mestinya SLF dimiliki sebelum gedung dioperasikan," katanya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Surabaya