Dorong Formula Terbaik Pencairan Jaspel Guru TPQ, Laila Mufidah Imbau Pemkot Surabaya Lebih Solutif

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah mendorong agar ada sistem terbaik dan formula yang lebih tepat dalam pencairan jasa pelayanan (jaspel) kepada guru-guru Taman Pendidikan Al Quran (TPQ). Sistem pencairan insentif bagi guru TPQ harus lebih baik untuk triwulan ke depan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan apresiasi kepada setiap guru TPQ termasuk guru sekolah minggu. Semua tenaga pendidikan keagamaan itu berhak atas insentif Rp 500.000 per bulan. Hak para guru ngaji itu diterimakan langsung per tiga bulan atau rapel.

"Banyak guru TPQ curhat ke saya. Banyak di antara mereka tidak mendapat insentif itu. Kasihan, mereka sudah belasan bahkan puluhan tahun mengajar. Apalagi ini menjelang Lebaran," kata Laila Mufidah dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Kamis (28/4/2022).

Pemkot Surabaya saat ini tengah mencairkan jaspel kepada 10.000 lebih guru TPQ dan guru minggu. Insentif itu diterima untuk kurun waktu triwulan pertama 2022 ini. Insentif periode Januari-Maret 2022 itu diterimakan langsung ke rekening masing-masing guru.

Namun dari jumlah itu, ada sekitar seribuan guru TPQ yang tidak mendapatkan jaspel. Padahal, mereka sudah melengkapi dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan. Mereka juga sudah mengisi persyaratan melalui aplikasi sesuai arahan Pemkot.

"Banyak guru TPQ senang karena bisa untuk tambahan memenuhi kebutuhan Lebaran. Semua dimasukkan daftar penerima. Namun, tiba-tiba diberi tahu kalau ada banyak yang tidak menerima karena alasan bukan KK dan ber-KTP Surabaya," kata salah seorang Koordinator guru TPQ di wilayah Wonocolo. 

Keluhan itu pula yang akhirnya sampai ke Pimpinan DPRD Surabaya, Laila Mufidah. Ketua Perempuan Bangsa Surabaya ini melihat perlunya sosialisasi dan pemberlakuan sistem yang lebih bermaslahat. 

Sebab, menurutnya, soal insentif ini menyangkut kepentingan umat. "Kami mendorong agar ada formula yang tepat untuk jaspel guru TPQ ini. Bagaimana semua maslahat dan tidak menabrak aturan. Kita semua memang harus penuh kehati-hatian," tutur Laila.

Politisi PKB ini lebih menghendaki agar semua guru TPQ dan guru minggu itu bisa mendapatkan insentif seperti tahun-tahun sebelumnya.

Persoalan muncul, saat mereka sudah merasa masuk sebagai daftar penerima, tapi saat mejelang pencairan justru terpental. Mereka tidak mendapat lagi insentif karena tidak ber-KK atau ber-KTP Surabaya.

"Tidak mudah memang. Sangat menuntut kejelian dan pemikiran yang sangat bijak. Puluhan tahun mengabdi, melayani murid TPQ atau siswa lain, hak insentif mereka tidak diperhatikan," lanjut Laila.

Kemaslahatan Umat

Pencairan insentif guru-guru TPQ dan guru minggu pada triwulan pertama itu menjadi catatan bersama. Harus segera dicarikan formula dan skema yang tepat agar bisa menjangkau semua guru. Diharapkan guru-guru TPQ yang kebetulan ber-KK non Surabaya bisa tetap mendapatkan insentif.

"Semangatnya adalah demi kemaslahatan umat. Jika regulasi menghendaki prasyarat ber-KK Surabaya, bisa dipikirkan mulai ada kebijakan berlaku surat domisili. Seperti saat PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru)," kata Laila memberikan gambaran. 

Kelurahan atau RT/RW setempat memberikan surat keterangan domisili ini. Sehingga kebijakan ini bisa mengakomodasi semua kepentingan. Baik untuk guru TPQ ber-KK Surabaya atau bukan. Laila mendorong Pemkot Surabaya lebih memahami persoalan secara menyeluruh.