Berita Malang

Mati Terserang PMK, Ribuan Sapi di Malang Barat Dikubur Massal, Lambatnya Penanganan Jadi Sorotan

Ribuan ternak sapi di Kecamatan Pujon dilaporkan mati. Kematian ini diakibatkan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Selain mati, ribuan lainnya juga posit

Penulis: Benni Indo | Editor: Ndaru Wijayanto
DOK SODIKUL
Pimpinan DPRD Malang bersama Ketua Gugus Tugas PMK Kabupaten, Didik Gatot Subroto dan seluruh kepala desa dari tiga kecamatan Malang Barat melaksanakan rapat yang dilaksanakan di Cafe Sawah. Rapat itu mengusulkan agar ada anggaran untuk penanganan PMK. 
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Ribuan ternak sapi di tiga kecamatan di Malang Barat, meliputi ada Pujon, Ngantang dan Kasembon dilaporkan mati. Kematian ini diakibatkan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Selain mati, ribuan lainnya juga positif PMK, kondisinya sakit.
Ribuan sapi yang mati itu dikubur bersama-sama dalam kuburan masal. Kuburan itu terletak di dalam hutan kawasan Dusun Krajan, Desa Pujon Kidul.
Asmawi, Kepala Dusun Krajan menyatakan, lahan tempat kuburan masal tersebut milik Perhutani. Laporan terbaru yang ia terima ada 115 ekor sapi mati di Desa Pujon Kidul.
"Pak Kades, Danramil, Camat, Kapolsek, rapat di kecamatan, akhirnya disepakati dikubur di lahan Perhutani. Kalau ada yang mati lagi, dikubur di situ juga. Di lahan Perhutani ada 35 ekor sapi," ujarnya. 
Dipilihnya lahan milik Perhutani itu karena tidak ada lagi lahan milik warga yang bisa dimanfaatkan untuk mengubur sapi, terutama di kawasan Dusun Krajan yang sudah padat penduduk. 
"Kalau di Dusun Krajan, lahannya sempit, di Pedukuhan Maron dan Tulungrejo ini, lahannya luas, akhirnya dikubur di lahannya sendiri-sendiri," ungkapnya.
Berdasarkan data yang diterima Surya (Tribun Jatim Network) dari Pemdes Pujon Kidul, ada 2397 jumlah sapi di Desa Pujon Kidul per 12 Juni 2022.
Dari jumlah itu 1051 dilaporkan sakit, 1220 dilaporkan sehat. 21 ekor sapi dilaporkan dijual.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amin, mengungkapkan lambatnya pendataan telah mengakibatkan lambatnya penanganan PMK di Kabupaten Malang, khususnya di kawasan Malang Barat yang terdiri atas Kecamatan Pujon, Ngantang dan Kasembon.
Ia tidak menyangkal, ada ribuan ternak sapi yang telah mati. Kuburan massal itu dipilih sebagai salah satu solusi agar penularan dapat ditekan.
Kata Sodikul, proses penguburan sapi mengikuti protokol dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. 
Ada seribu lebih ternak sapi yang mati dari tiga kecamatan tersebut. Matinya ribuan sapi itu mengakibatkan kerugian hingga miliaran Rupiah.
Satu sapi yang produktif dihargai Rp 20 juta. Kata Sodikul, jika seluruh sapi di tiga kecamatan Malang Barat dijumlahkan, maka nilai ekonomisnya bisa mencapai Rp 1 triliun.
"Kami tidak mau saling menyalahkan dalam situasi seperti ini, tapi memang salah satu penyebab utama adalah kesiagaan kami mengendalikan kondisi. Kalau mau dibilang terlambat ya terlambat," ujar Sodikul yang juga warga Kecamatan Pujon.
Sapi-sapi yang mati dari Malang Barat didominasi oleh sapi perah. Saat ini, pendataan sedang dilakukan oleh pihak desa. Pendataan tersebut diharapkan rampung dalam pekan ini.
Tingginya angka kematian sapi di kawasan Malang Barat mengakibatkan turunnya pasukan susu. Sodikul memaparkan, di KOPSAE, koperasi terbesar di Kecamatan Pujon, produksi susu turun sejak tanggal 7 Juni 2022.
Dalam kondisi normal, produksi susu yang dikeluarkan mencapai 114 ton per hari, saat, ada penurunan produksi hingga 40 ton per hari. Sapi produktif menghasilkan 10 hingga 11 liter susu per hari.
"Berdasarkan data sementara ini, masih saya asumsikan berdasarkan penurunan produksi air susu sapi perah, di tiga kecamatan, 80 persen yang terinfeksi adalah sapi perah," terangnya.
Anggaran Penanganan
Pimpinan DPRD Malang bersama Ketua Gugus Tugas PMK Kabupaten, Didik Gatot Subroto dan seluruh kepala desa dari tiga kecamatan Malang Barat melaksanakan rapat yang dilaksanakan di Cafe Sawah. Rapat itu mengusulkan agar ada anggaran untuk penanganan PMK.
Anggaran bersumber dari APBD direkomendasikan senilai Rp 3 miliar hingga Rp 4 miliar. Selain itu, juga ada bantuan dari APBD es senilai hingga Rp 200 juta.
Anggaran tersebut untuk membiayai penanganan PMK di Kabupaten Malang. Penanganannya seperti pemberian vitamin, obat-obatan dan kebutuhan lainnya.
"Anggaran bersumber dari APBD, pada rekening belanja tak terduga, itu akan diberikan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan," papar Sodikul.
Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto menampik pihaknya kewalahan dalam mengatasi wabah yang menyerang hewan ternak tersebut. Saat ini pihaknya tengah melakukan perhitungan untuk pengalokasian dana dari belanja tidak terduga (BTT) guna menekan PMK.
Politisi PDI Perjuangan ini berjanji jika pengucuran dana BTT untuk PMK tersebut tak berbelit-belit. Didik mengatakan, saat ini pihaknya masih membutuhkan waktu untuk membahas pencarian dana bagi peternak.
"Saat ini progresnya dalam waktu dua hari ke depan rakor bersama kepala desa dan BPD, Inspektorat, Kejaksaan, pendamping desa untuk memberi membahasnya bersama. Ini penting terkait mekanisme penganggarannya agar tidak berbenturan dengan hukum," beber Didik.
Didik menyoroti masifnya penularan PMK di wilayah Malang Barat. Pria asal Singosari ini prihatin PMK makin merebak di wilayah tersebut. Katanya,  sekitar 75 persen masyarakat di tiga kecamatan itu menggantungkan hidupnya sebagai peternak sapi perah.
Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, Nurcahyo menjelaskan kondisi penularan PMK bisa saja terus meroket. Ini diakibatkan lantaran proses pendataan yang terus diperbarui dari lapangan.
"Upaya kami tetap menurunkan petugasnyauntuk melakukan pendampingan secara intensif ke peternak. Pendampingan tersebut untuk mengedukasi peternak bagaimana memberikan treatment kepada ternak yang terpapar PMK," ucap Nurcahyo.
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved