Terkuak Asal Mula Konflik Warga Banyuwangi dan Jember yang Berujung Pembakaran Rumah di Silo

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sri Wahyunik

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Diikuti oleh Forkopimda Jember dan Banyuwangi, rapat koordinasi penyelesaian konflik warga di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember, di Pendopo Bupati Jember Wahyawibawagraha, dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Senin (8/8/2022).

Rakor itu melibatkan dua kabupaten, sebab konflik yang terjadi di Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, itu melibatkan warga dari dua daerah, yakni Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember, dan Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi.

Bupati Jember, Hendy Siswanto menyampaikan sejumlah perkara yang pihaknya dapat dari kerusuhan yang terjadi di wilayahnya. Hal serupa juga dibeberkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi, Mujiono mewakili Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.

Lebih lanjut, Kapolres Jember, AKBP Hery Purnomo menuturkan, warga Kalibaru dan Mulyorejo memanfaatkan lahan Perhutani. Masalah timbul ketika sejumlah warga mengetahui kopi hasil panenan mereka hilang. Petani kopi asal Kalibaru juga mengeluhkan perihal premanisme yang terindikasi dilakukan oleh warga Desa Mulyorejo.

Premanisme itu dalam bentuk meminta bagian dari hasil panen dengan cara memaksa (upeti), bahkan mencurinya. Permintaan 'upeti' itu untuk jasa keamanan.  

Sementara itu, Dandim 0824/Jember Letkol Inf Batara C Pangaribuan menuturkan, perlu ada upaya duduk bersama antara warga Kalibaru dan Mulyorejo agar tak terjadi perselisihan yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, pergerakan sejumlah oknum atau preman yang meresahkan juga perlu dipersempit ruang geraknya agar tak lagi meresahkan masyarakat.

Sedangkan Kepala Perhutani Jember, Imam Suyuti menerangkan, pihaknya masih mengumpulkan data perihal lahan kebun kopi yang menjadi kawasan konflik warga tersebut.

• Terungkap Sudah Dalang di Balik Perusakan dan Pembakaran Rumah Warga Jember, 9 Orang Jadi Tersangka

"Jika merunut ke belakang, kawasan itu masuk Petak 18 hutan. Namun di tahun 2012, keluar SPPT. Karenanya, dalam waktu dekat ini, kami akan gelar data perihal lahan itu apakah masuk kawasan hutan atau perkebunan," ujar Imam.  

Setelah mendengarkan paparan dari sejumlah pihak itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah validasi data perihal lahan tersebut. Dia meminta pihak Perhutani secara cepat melakukan gelar data.

"Kalau bisa gelar data dipercepat, sehingga sebelum pertemuan antara warga Mulyorejo (Jember), dan Banyuanyar (Kalibaru, Banyuwangi) sudah diketahui. Jika ada data itu maka akan lebih mudah. Apakah dia masuk hutan lindung, atau perkebunan," ujar Khofifah.

Jika kawasan itu masuk ke area perkebunan, maka bisa menjadi referensi untuk masuk dalam program perhutanan sosial.

Sedangkan untuk premanisme yang terjadi, tegasnya, memang harus dihentikan.

Juga muncul paparan jika sebenarnya warga yang menjadi petani kopi di Mulyorejo yang kemudian terlibat dalam perusakan dan pembakaran rumah warga di Dusun Baban Timur bukanlah warga Kecamatan Kalibaru. Sebab, mereka memiliki KTP Jember meskipun memiliki sanak saudara di Kalibaru, dan terkadang tinggal di Kalibaru.

"Untuk ini perlu adanya penyelesaian urusan catatan administrasi kependudukan, tolong dibantu para camat dan kepala desa. Sebab ini berkaitan dengan hak sipil mereka," imbuhnya.