Berita Jatim
Mahasiswa Jatim Bergerak Kritik Rencana Pemerintah Naikkan Harga BBM, Ajukan 5 Tuntutan
Sejumlah organisasi ekstra kampus yang tergabung dalam 'Rumah Kebangsaan Jatim' dengan tegas menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga
Penulis: Luhur Pambudi | Editor: Januar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA-Sejumlah organisasi ekstra kampus yang tergabung dalam 'Rumah Kebangsaan Jatim' dengan tegas menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Penolakan tersebut, tidak dilakukan dengan aksi turun ke jalan. Mereka justru menyajikan kritik atas adanya rencana kebijakan tersebut, dalam kemasan aksi teatrikal.
Ketua Umum KAMMI Jatim, M Fachrurrozi mengatakan, isu rencana kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah memang tak lepas dari tingginya harga minyak mentah dunia hingga di atas US$100 per barel.
Kendati demikian, ia menilai Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan efek domino yang berpotensi bakal terjadi seiring implementasi kebijakan tersebut.
Yakni, kenaikan harga kebutuhan bahan pokok, yang tentunya berimbas pada daya beli masyarakat.
"Kenaikan harga BBM bersubsidi akan berimbas terhadap daya beli masyarakat," ujarnya pada awak media, di Rumah Kebangsaan Jatim di Jalan Raya Jemursari, Wonocolo, Surabaya, Kamis (1/9/2022).
Baca juga: Isu Kenaikan Harga BBM Pengaruhi Penjualan Motor Listrik di Malang, Sebulan Bisa Laku Ratusan Unit
Apalagi, kondisi ekonomi masyarakat saat ini dianggap Fachrurrozi, belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid-19.
Bahkan, efek domino atas rencana tersebut, secara tidak langsung berpotensi mengganggu iklim investasi di Indonesia.
"Kenaikan harga bahan bakar ditengarai memunculkan penolakan oleh pelbagai elemen masyarakat termasuk Rumah Kebangsaan Jawa Timur yang akan berpengaruh terhadap kepercayaan investor," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Fachrurrozi, berikut ini merupakan pernyataan sikap elemen yang tegabung dalam 'Rumah Kebangsaan Jawa Timur' terkait beredarnya isu kenaikan harga BBM yang diduga kurang seriusnya pemerintah dalam pengalokasian subsidi BBM.
"Serta terdapatnya aktivitas mafia migas yang mengganggu terhadap stabilitas BBM nasional," pungkasnya.
Berikut ini merupakan lima poin pernyataan sikap dari Rumah Kebangsaan Jatim menyikapi penolakan rencana kenaikan harga BBM tersebut.
1) Menuntut Pemerintah untuk segera memperbaiki sistem pemberian subsidi agar tepat sasaran.
2) Menuntut Kementerian Keuangan agar dapat memprioritaskan APBN untuk kesejahteraan masyarakat.
