BERITA TERPOPULER JATIM: Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM - Bantuan Ternak Warga Tulungagung Batal

TRIBUNJATIM.COM - Beragam berita menarik yang terjadi di wilayah Jawa Timur terangkum dalam berita terpopuler Jatim hari ini, Jumat (2/9/2022).

Pada berita terpopuler Jatim hari ini dibuka dengan terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur (DPW PKS Jatim) meminta jajaran serta anggotanya untuk menyampaikan sikap.

DPW PKS Jatim menyatakan menolak rencana kenaikan harga Pertalite dan Solar.

Selanjutnya, bantuan ternak untuk warga Tulungagung dibatalkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan) Kabupaten Tulungagung.

Bantuan ini seharusnya disalurkan tahun ini, kepada kelompok warga yang mengajukan hibah ternak. 

Ingin tahu berita selengkapnya, berikut ini berita terpopuler Jatim hari ini selengkapnya, Jumat (2/9/2022) yang dirangkum TribunJatim.com untuk Anda:

1. PKS Jatim Sampaikan Sikap Tegas Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM: Berjuang untuk Rakyat

Terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur (DPW PKS Jatim) meminta jajaran serta anggotanya untuk menyampaikan sikap.

DPW PKS Jatim menyatakan menolak rencana kenaikan harga Pertalite dan Solar.

"Saya meminta para pengurus dan anggota untuk menyampaikan sikap PKS yang berjuang untuk rakyat. Termasuk sikap penolakan terhadap kenaikan BBM," kata Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan kepada wartawan, Rabu (31/8/2022).

Baca juga: PKS Jatim Gelar Jalan Sehat Kemerdekaan RI, Kang Irwan Sebut Bentuk Kecintaan pada NKRI

Baca juga: PKS Jatim Lantik Ratusan Anggota Pelopor, Kang Irwan Ingatkan Kontribusi Pada Rakyat Harus Optimal

Sejauh ini, Irwan Setiawan mengklaim banyak mendapat dukungan dari masyarakat atas sikap partai yang telah disampaikan tersebut. Termasuk pengurus DPD di Jawa Timur yang disebut Irwan Setiawan mendapat kiriman dukungan atas sikap partai. 

Di sisi lain, dia menyatakan partainya menjadi oposisi pada sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran. Sikap tegas tersebut akan terus dilakukan. Sekalipun oposisi, Irwan Setiawan juga mengatakan partainya proporsional. 

Artinya, memberi apresiasi kepada pemerintah atas kebijakan yang dinilai menguntungkan rakyat, serta sebaliknya, menolak kebijakan yang dianggap merugikan.

Baca Selengkapnya

2. Rest Area Tuban Dibongkar, Bupati Aditya Halindra Faridzky Tegaskan Tak Ada Relokasi Pedagang

Terkait pembongkaran bangunan Rest Area Jalan Re Martadinata Tuban, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menegaskan, tidak ada relokasi bagi pedagang di kawasan tersebut.

Rencananya, bangunan tersebut akan diratakan untuk dibangun kembali. 

"Tidak ada relokasi, sebelum direvitalisasi pedagang sudah diingatkan hampir satu tahun," kata Aditya Halindra Faridzky usai rapat paripurna, Rabu (31/8/2022). 

Baca juga: Harga Telur Ayam di Sampang Melonjak, Pedagang Mengeluh Minim Pembeli: Naik Sedikit Tapi Berpengaruh

Baca juga: Lantai Dua Pasar Legi Kota Blitar Sudah 5 Bulan Diresmikan, Pedagang Masih Sepi, Banyak Kios Tutup

Ia menjelaskan, selain tidak adanya relokasi, juga ditegaskan tidak ada kompensasi bagi pedagang yang terdampak revitalisasi. 

Sebab, bangunan Rest Area Jalan Re Martadinata Tuban merupakan milik pemda. 

Bahkan, jika harus memberikan kompensasi, itupun tidak ada aturannya. 

Baca Selengkapnya

3. Gara-gara PMK, Bantuan Ternak Warga Tulungagung Dibatalkan, Dialihkan untuk Pelatihan dan Alat

Bantuan ternak untuk warga Tulungagung dibatalkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan) Kabupaten Tulungagung.

Bantuan ini seharusnya disalurkan tahun ini, kepada kelompok warga yang mengajukan hibah ternak.

Pembatalan disebabkan merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Baca juga: Pertimbangkan Jumlah Kasus Aktif PMK, Pemkab Malang Belum Pastikan Pembukaan Kembali Pasar Hewan

Baca juga: Stok Daging Sapi Madura di Kalbar Menipis, Pengiriman Belum Dibuka Meski Bangkalan Zero Case PMK

Kepala Disnak Keswan Tulungagung, Mulyanto, mengatakan ada imbauan dari pusat agar pengadaan hewan ternak dibatalkan. 

Sebab jika tetap dilaksanakan justru akan memperluas penyebaran PMK.

"Pengadaannya pasti lewat lelang umum. Kalau sudah lelang umum, bebas membeli hewan dari mana saja," terang Mulyanto, Rabu (31/8/2022).

Baca Selengkapnya

---

Ikuti berita viral terpopuler dan berita Jatim terkini lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com