Stabilkan Harga Pasar untuk Tekan Inflasi, Pemkot Surabaya Beri Subsidi Angkutan Pangan Luar Kota

"Jangan sampai wisata ke luar negeri, namun sebaiknya berwisata di dalam negeri," kata Eri Cahyadi.

Untuk memaksimalkan ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan agen pariwisata.

"Agen pariwisata juga sudah kami ajak kerja sama dengan dinas terkait," katanya.

Selain menarik wisatawan, tempat wisata baru juga diharapkan membawa dampak yang ikut dirasakan masyarakat sekitar. Misalnya, para pelaku UMKM hingga industri penginapan maupun rumah makan.

"Masih banyak tempat wisata lokal yang kami siapkan. Ini sejalan dengan instruksi Bapak Presiden (Joko Widodo). Sama (dengan program pemkot). Insyaallah sudah kami lakukan," tegas mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintah di daerah merealisasikan anggaran dana transfer umum dan dana tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah. Presiden menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut untuk pengendalian inflasi telah memiliki payung hukum yang jelas.

Ini disampaikan presiden saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Dalam acara ini, juga hadir jajaran menteri, kepala lembaga, hingga sejumlah pimpinan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Jangan sampai ragu-ragu lagi mengenai penggunaan belanja tak terduga dan juga dana transfer umum," ujar presiden dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Sabtu (1/10/2022).

"Karena, sudah ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya, sudah ada SE (Surat Edaran) Mendagri-nya. Saya sudah sampaikan juga ke Kejaksaan Agung, ke KPK untuk hal-hal ini, karena sekarang kita sangat membutuhkan,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan dua persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk digunakan meredam kemungkinan potensi kenaikan harga di daerah-daerah.

Dana ini beserta dana tidak terduga dapat digunakan antara lain untuk subsidi transportasi. Utamanya, untuk pengiriman produk pangan, hingga bantuan sosial.

"Misalnya, urusan harga telur naik. Produksinya di mana sih telur ini? Di Bogor, di Blitar, di Purwodadi dan lain-lainnya," katanya. 

"Kalau misalnya di Palembang harga telur naik, di Provinsi Sumatra Selatan harga telur naik misalnya, sudah ambil saja telur dari Bogor. Biarkan pedagang atau distributor itu beli di Bogor, tapi ongkos angkutnya ditutup oleh APBD, oleh provinsi, kabupaten maupun kota,” ujarnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Surabaya