Tinggalkan Sampah Berserakan, Aksi Demo Kades Minta Jabatan 9 Tahun Jadi Sorotan, Cerminan Pemimpin?

Kemacetan terjadi sejak pagi dan dikeluhkan oleh banyak warga.

Aksi demo yang dikoordinasi oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) ini meminta agar masa jabatan kepala desa tidak hanya diubah.

Yaitu dari enam tahun menjadi sembilan tahun saja, tapi hingga 27 tahun atau tiga periode.

Atas aksi demo yang dilakukan ini mengundang banyak kekesalan warga.

Karena menimbulkan kemacetan yang parah di sekitaran lokasi dan merembet ke wilayah-wilayah lain yang terhubung.

Kemudian warga juga mengecam tindakan tidak bertanggung jawab dari para kades tersebut atas sampah kotor yang bertebaran di sekitaran lokasi.

Dengan nada kecewa, warga pun mempertanyakan, apakah ini cerminan kelakukan para kades sebagai pemimpin di desa mereka.

Sementara dilansir dari Tribunnews.com, Selasa (24/1/2023), politikus PDIP Budiman Sudjatmiko buka suara terkait hal ini.

Ia menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepakat dengan tuntutan perubahan periodesasi masa jabatan kades.

"Saya bicara dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi mengatakan sepakat dengan tuntutan itu," kata Budiman Sudjatmiko di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (17/1/2023).

Presiden, kata Budiman Sudjatmiko, menilai bahwa tuntutan para kades sangat masuk akal.

Terlebih, dinamika yang ada di desa berbeda dengan yang ada di perkotaan.

"Jadi saya berani katakan, meski saya tak wakili kepala-kepala desa itu tapi karena saya diajak bicara, beliau (Presiden) setuju dengan tuntutan itu."

"Tinggal nanti dibicarakan di DPR," katanya.

Dalam pertemuan dengan Presiden tersebut, Budiman Sudjatmiko menangkap bahwa akan ada tindak lanjut membahas tuntutan para kepala desa.