SD-SMP Negeri dan Swasta Surabaya Wajib Terima Siswa Miskin Minimal 5 Persen, Cak Eri: Tolong

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Sudarsono

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan SD-SMP negeri dan swasta di Surabaya untuk menerima siswa dari keluarga miskin.

Minimal, 5 persen dari total jumlah siswa yang diterima berasal dari keluarga miskin.

Hal ini sesuai dengan peraturan Undang-undang. 

"Dinas Pendidikan yang melakukan pengecekan lagi. Apakah (sekolah) sudah menerima kewajiban 5 persen atau belum," kata Cak Eri di Surabaya, Sabtu (11/2/2023).

Nantinya, Pemkot juga akan memberikan intervensi.

"Kalau sudah dijalankan, dicarikan solusi untuk memberikan bantuan kepada siswa yang tidak mampu,” sambung Cak Eri.

Baca juga: Puluhan Kelurahan di Surabaya Belum Bebas BAB Sembarangan, Lihat Cara Pemkot Mengatasinya

Setelah diterima di sekolah, para siswa dari keluarga kurang mampu juga tidak perlu membayar iuran ke sekolah.

Sekolah juga dilarang menarik iuran, baik seragam, buku, dan sebagainya.  

Sekalipun, sekolah harus bersikap adil.

“Kalau dalam suatu mata pelajaran mereka (siswa) dapat buku A, ya harus semuanya buku A,” kata Cak Eri. 

Bantuan bantuan kepada siswa tidak mampu juga diberikan secara selektif.

Seleksi ini akan menggunakan data warga miskin yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya. 

Sehingga, tepat sasaran.

Apabila siswa yang bersangkutan tak tercantum dalam data, maka sekolah bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.

Baca juga: Bakal Dibuka Lagi THR Baru Surabaya Sediakan Panggung Stand Up Comedy, Tapi Tak Lupa Seniman Lokal

"Tolong sampaikan kepada Dinas Pendidikan (Dispendik) untuk dicek bersama Dinas Sosial (Dinsos). Agar tahu, orang yang meminta bantuan itu, kategori mampu atau tidak mampu,” ujarnya.

Cak Eri berharap para guru bisa mengajarkan rasa welas asih (empati) kepada murid-muridnya.

Tujuannya adalah, untuk meningkatkan rasa kepedulian dan gotong-royong terhadap sesama, untuk membantu siswa yang miskin. 

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh telah menyampaikan imbauan tersebut ke seluruh guru SD-SMP negeri maupun swasta.

Yusuf memastikan, tidak ada lagi perbedaan laku antara siswa miskin dan non miskin. 

“Kalau sekolah negeri kan otomatis. Nah, khusus yang swasta, kita hitung lagi berapa warga miskinnya per sekolah,” kata Yusuf. 

Mengenai pungutan terhadap siswa kurang mampu, Yusuf memastikan, sekolah negeri dan swasta tidak akan ada lagi penarikan berupa apapun.

Sesuai dengan amanat wali kota, para siswa harus dilakukan setara baik itu di negeri maupun swasta. 

“Akan kami sampaikan ke sekolah negeri dan swasta, jangan sampai ada tarikan-tarikan (pungutan uang), dan memperlakukan siswa secara adil sesuai haknya,” Yusuf memastikan. 

Yusuf menambahkan, dalam waktu dekat segera melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan siswa yang layak dibantu.

“Mengantisipasi kalau ada yang mengaku-aku miskin," katanya.

"Jangan sampai, ternyata punya mobil, tapi ngaku miskin. Makannya nanti kami dibantu bersama Dinsos, kecamatan, dan kelurahan,” katanya. 

Baca juga: 4 Remaja Bercelurit Kejar Lawan di Gang Buntu Surabaya, Terdengar Teriakan Pilu: Tolong Aku Dibacok

Berita Surabaya lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com