Profil Gerindra yang Dinilai Tak Mungkin Berkoalisi dengan PDI-P, Sama-sama Ngotot Usung Capres

TRIBUNJATIM.COM - Wacana mengusung duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 menuai silang pendapat di antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ) dan Partai Gerindra.

PDIP mensyaratkan calon presiden yang diusung harus berasal dari partainya.

Sementara, Gerindra juga mensyarakatkan Prabowo Subianto harus menjadi calon presiden (capres).

Di samping itu, Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai, wacana koalisi Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 sulit terwujud.

Pasalnya, kedua partai sama-sama ngotot ingin mengusung kader masing-masing sebagai calon presiden (capres).

“Nggak mungkin membangun koalisi antara PDI-P dan Gerindra kalau dua-duanya sama-sama ngotot sebagai capres. Mesti ada negosiasi, mesti ada kompromi politik yang paling memungkinkan,” kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (14/3/2023).

Sejak lama, Gerindra telah mengumumkan bahwa mereka hendak mengusung sang ketua umum, Prabowo Subianto, sebagai capres.

Buat Gerindra, Prabowo Subianto adalah capres harga mati.

Sementara, meski belum menyebut sosok tertentu, PDI-P juga telah menegaskan bakal memajukan kader partai banteng sebagai calon RI-1.

Oleh karenanya, menurut Adi Prayitno, wacana menduetkan Prabowo dengan politisi PDI-P Ganjar Pranowo pada pemilu mendatang terbilang mustahil.

“Duet Prabowo dengan Ganjar sangat mustahil,” ujarnya.

Apalagi, kata Adi Prayitno, elektabilitas Gerindra dan Prabowo Subianto tak lebih unggul dari tingkat elektoral PDI-P dan Ganjar Pranowo.

Menurut survei berbagai lembaga, Ganjar Pranowo mengantongi elektabilitas kandidat capres tertinggi dengan angka elektoral tembus 30 persen.

Gubernur Jawa Tengah itu berhasil menggeser posisi Prabowo Subianto yang elektabilitasnya kini berada di urutan kedua, berbalapan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sementara, PDI-P, partai yang menaungi Ganjar Pranowo, merupakan parpol pemenang pemilu dua kali berturut-turut.

Pada Pemilu 2019 lalu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu mengantongi 27.053.961 atau 19,33 persen suara.

Jumlah tersebut jauh melampaui Partai Gerindra yang memperoleh 17.594.839 atau 12,57 persen suara.

Adi Prayitno yakin, sebagai penguasa dan satu-satunya partai yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, PDI-P enggan menempatkan kadernya "hanya" di kursi calon RI-2.

"Soal daya adaptasi dan penerimaan publik, dari segi kepartaian, dari figur, tentu PDI-P dan Ganjar jauh lebih diterima oleh publik, terutama dari angka-angka survei, ketimbang Gerindra dan Prabowo," katanya.

Kendati demikian, Adi Prayitno menyebut, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berpotensi menang jika berduet pada pemilu mendatang.

Keduanya dinilai bisa saling melengkapi.

Sosok Ganjar Pranowo yang punya basis massa kuat di sejumlah wilayah seperti Jawa Tengah dan Bali disebut mampu menutupi kelemahan Prabowo Subianto yang massa pendukungnya masih lemah di daerah-daerah tersebut.

Adi Prayitno menambahkan, peluang kemenangan keduanya lebih besar jika Ganjar Pranowo dicalonkan sebagai presiden, sedangkan Prabowo Subianto cawapresnya.

Sebab, bagaimanapun elektabilitas Ganjar lebih unggul ketimbang Prabowo, pun PDI-P mengantongi lebih banyak dukungan dibanding Gerindra.

“Lebih memungkinkan dan akan lebih memenangkan pertarungan sebenarnya kalau Ganjar capres, Prabowo cawapres, kan begitu kalkulasi politik statistiknya. Tapi itu sekali lagi bagi Gerindra ya Prabowo adalah harga mati,” tutur dia.

Sebelumnya, wacana duet Prabowo Subianto-Ganjar Pranowo datang dari elite Gerindra.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, partainya berpeluang mendukung Ganjar Pranpwp pada Pilpres 2024.

Asalkan, kata dia, dalam kontestasi itu Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Prabowo Subianto, sebagai calon wakil presiden.

"Ya saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo, dengan catatan Pak Prabowo calon presiden," kata Hashim saat ditemui di Gedung Joang' 45, Jakarta, Minggu (12/3/2023).

Menurut Hashim, sudah selayaknya Prabowo Subianto menempati kursi capres dan Ganjar Pranowo di posisi cawapres.

Sebab, menurutnya, Prabowo Subianto lebih berpengalaman dari Ganjar.

"Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua pengalamannya berbeda kan," imbuh dia.

Menanggapi usulan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya mendorong kader internal untuk maju sebagai capres.

Sebagai partai pemenang pemilu, PDI-P enggan “hanya” memajukan kadernya di posisi calon RI-2.

"Ya, kader dari PDI Perjuangan (harus capres), sebagai partai pemenang pemilu dengan kepercayaan rakyat dua kali berturut-turut tentu saja kami akan mengusung calon presiden," kata Hasto Kristiyanto di Sentul, Jawa Barat, Senin (13/3/2023).

Lantas, seperti apakah profil Gerindra?

Simak ulasan TribunJatim.com selengkapnya.

Partai Gerakan Indonesia Raya atau akrab disebut Gerindra merupakan partai politik di Indonesia.

Lahir di tahun 2008, kini, Gerindra menjadi salah satu parpol besar di tanah air.

Awal kelahiran

Dikutip TribunJatim.com dari laman resminya, Partai Gerindra lahir dari keprihatinan politikus Fadli Zon dan pengusaha yang juga adik dari Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Keduanya prihatin terhadap kondisi politik Indonesia yang mereka anggap jauh dari nilai-nilai demokrasi.

Berangkat dari situ, muncul gagasan untuk mendirikan partai. Ide ini lantas dibahas Hashim bersama orang-orang di lingkaran Prabowo.

Kala itu, Prabowo masih menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Partai Golkar.

Bahkan, ia sempat maju dalam konvensi calon presiden dari Partai Golkar.

Singkat cerita, pada Desember 2007, berkumpul sejumlah tokoh untuk membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang akan dibentuk.

Tokoh yang hadir di antaranya Fadli Zon, Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi, Haris Bobihoe, Sufmi Dasco Ahmad, Muchdi Pr, Widjono Hardjanto dan Suhardi.

Mereka berkumpul di markas Institute for Policy Studies (IPS) di Bendungan Hilir, Jakarta. Fadli Zon kala itu menjadi Direktur Eksekutif IPS.

Pembentukan Partai Gerindra terbilang mendesak.

Sebab dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye Pemilu 2009, yakni 6 Februari 2008.

Dalam deklarasi itu, termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur, serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Kisah Gerindra dan kepala garuda

Sebelum lahir nama Gerindra, sempat muncul usulan nama “Partai Indonesia Raya”.

Nama itu sebenarnya dinilai tepat, hanya saja pernah digunakan di masa lalu, yakni PIR (Partai Indonesia Raya) dan Parindra.

Nama Gerakan Indonesia Raya atau disingkat Gerindra lantas dicetuskan oleh Hashim Djojohadikusumo.

Nama tersebut pun langsung disetujui tokoh-tokoh lain. Selain gampang diucapkan, "Gerindra" juga mudah diingat.

Setelah nama, sempat muncul kebingungan untuk menentukan lambang partai.

Muncul ide untuk menggunakan lambang burung garuda. Namun, lambang ini sudah banyak digunakan partai lain. Sempat pula tercetus usulan lambang harimau dari survei kecil-kecilan yang diadakan Fadli Zon.

Namun, Prabowo memiliki ide lain, yakni kepala burung garuda. Gagasan itu disampaikan oleh Prabowo yang kemudian disetujui oleh pendiri partai yang lain.

Kepala burung garuda yang menghadap ke kanan melambangkan keberanian dalam bersikap dan bertindak.

Bulu di leher berjumlah 17, jengger dan jambul 8 buah, bulu telinga 4 buah, dan bingkai gambar segi lima yang seluruhnya mengandung arti hari kemerdekaan, 17-8-1945.

Suara di pemilu

Debut sebagai peserta pemilu di tahun 2009, Partai Gerindra mendapat suara yang cukup memuaskan, yakni 4,46 persen atau 4.646.406 suara.

Jumlah tersebut menempatkan partai berlambang kepala garuda itu pada urutan partai ke-8 dengan perolehan 26 kursi DPR RI.

Di Pemilu 2014, perolehan suara Gerindra melonjak tinggi, yakni 14.760.371 atau 11,81 persen suara.

Gerindra kala itu berhasil menduduki urutan ke-3 dengan perolehan 73 kursi.

Di tahun 2014 pula, Gerindra mampu mengsung ketua umumnya, Prabowo Subianto, maju di Pilpres berpasangan dengan Hatta Rajasa.

Kala itu Prabowo-Hatta Rajasa mengantongi 62.576.444 suara atau 46,85 persen, kalah dari pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Di Pemilu 2019, perolehan suara Gerindra kembali naik, yakni 17.594.839 suara atau 12,57 persen.

Jumlah ini menempatkan Gerindra di urutan kedua partai dengan perolehan suara terbanyak dengan 78 kursi di DPR RI.

Pada tahun itu pula, Gerindra kembali mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2019, dipasangkan dengan Sandiaga Uno.

Namun, lagi-lagi Prabowo harus kalah dari Jokowi yang bepasangan dengan Ma'ruf Amin dengan perolehan 68.650.239 suara atau 44,50 persen.

Visi dan misi

Berikut visi dan misi Partai Gerindra:

Visi

Menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya, dan berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

Misi

Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.

Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.

Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di hadapan hukum serta melindungi seluruh warga negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan/atau latar belakang golongan.

Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih disetiap tingkat pemerintahan.

Struktur organisasi

Berikut susunan organisasi Partai Gerindra masa jabatan 2020-2025:

• Ketua Umum: Prabowo Subianto
• Ketua Harian: Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik
• Wakil Ketua Harian: Widjono Hardjanto
• Wakil Ketua Umum bidang Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan dan Pemenangan Pemilu: Sufmi Dasco Ahmad
• Wakil Ketua Umum bidang Luar Negeri: Fadli Zon
• Wakil Ketua Umum bidang Ideologi, Politik Pemerintahan, Disiplin Partai dan Informasi Strategis: Sugiono
• Wakil Ketua Umum bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup: Edhy Prabowo
• Wakil Ketua Umum bidang Pertahanan dan Keamanan: Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun
• Wakil Ketua Umum bidang Pemberdayaan Potensi Jaringan, Koperasi, dan UMKM: Ferry Joko Yulianto
• Wakil Ketua Umum bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan: drg Putih Sari
• Wakil Ketua Umum bidang Pemuda, Perempuan dan Anak: Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
• Wakil Ketua Umum bidang Hukum dan Advokasi: Habihurokhman
• Wakil Ketua Umum bidang Pengabdian Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat: Sumarjati Arjoso
• Wakil Ketua Umum bidang Pendidikan dan Infrastruktur: Susi Marleny Bachsin
• Wakil Ketua Umum bidang Agama: Mochamad Irfan Yusuf Sekretaris Jenderal: Ahmad Muzani
• Bendahara Umum: Thomas Mulyatno Djiwandono Ketua Dewan Pembina: Prabowo Subianto
• Ketua Dewan Penasihat: Haryadi Darmawan Ketua Dewan Pakar: Burhanuddin Abdullah

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Berita Jatim dan Tokoh Jatim lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com