Gandeng Kemendes, Pusat Studi Pengembangan Pedesaan Unesa Bahas Kebijakan soal SDGs Desa

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA-Pusat Studi Pengembangan Pedesaan, Kawasan Dan Anergi Terbarukan (Pusdi PPKET) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya menggelar Seminar Nasional yang bertemakan “SDGs Desa "Arah Kebijakan dan Model Pengembangan Desa Berkelanjutan”.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 2.341 peserta yang tersebar diseluruh Indonesia, yang terdiri dari akademisi, perangkat desa, pegiat dan pendamping desa.

Kegiatan yang digelar secara hybird dengan tatap muka di Gedung Rektorat Unesa dan via zoom meeting dan live YouTube pada kamis (4/4/23) .

Pada Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan Kementerian Desa-PDTT RI, Sugito, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Timur, Budi Sarwoto, Koordinator Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi Jawa Timur.

Selain itu dari pihak UNESA, hadir Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Madlazim, Direktur LPPM; Prof. Dr. M Turhan Yani dan Kepala Pusat Studi Pedesaan Dr. Mufarrihul Hazin.

Dalam sambutannya, Turhan Yani menegaskan universitas sebagai insan akademisi memiliki peranan penting dalam membangun masyarakat, terutama yang ada di desa.

“UNESA sebagai kampus PTNBH memiliki peranan strategis dalam membantu masyarakat untuk merumuskan dan membuat solusi untuk masyarakat. Tridharma perguruan tinggi, khusunya PKM akan banyak menyasar masayarakat khususnya desa,” ungkapnya.

Dirjend PDP Kemendesa Sugito dalam paparannya menyampaikan, saat ini pemerintah sedang melakukan sejumlah transformasi dan memposisikan desa sebagai subyek utama pembangunan.

Baca juga: 5.254 Calon Mahasiswa Baru Lolos Masuk Unesa Jalur SNBP, Berikut 10 Prodi Terketat

Desa dituntut untuk inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan potensi yang ada lewat kebijakan yang disiapkan.

"SDGs Desa memperjelas arah pembangunan desa, memudahkan praktek pelaksanaannya di lapangan, serta mempermudah pengukuran hasil, manfaat, dan dampak pembangunan," ucap Sugito.

SDGs desa meliputi 18 poin yang lima di antaranya yaitu, desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas dan keterlibatan perempuan desa.

Agar tujuan pembangunan desa sesuai program tersebut, diperlukan kebijakan dana desa, dana rekognisi negara kepada desa, agar desa berdaya menjalankan kewenangannya.

Mengenai kondisi desa di Jatim, Budi Sarwoto mengatakan bahwa mereka fokus lakukan penguatan penataan administrasi, penguatan desa melalui kerja sama antar desa, percepatan tata kelola pemerintahan desa, dan penguatan kemandirian desa menjadi strategi yang ditempuh untuk mencapai kemajuan desa di seluruh Indonesia.

"Program kami yang ke arah penataan desa, peningkatan kerjasama, administrasi pemerintah desa, dan pemberdayaan masyarakat akan mampu menuntun masyarakat desa untuk lebih aware terhadap kemajuan desanya," ucapnya.

Muhammad Ashari juga mengatakan bahwa permasalahan yang masih tinggi terjadi di desa yaitu kurangnya pemahaman masyarakat desa memanfaatkan dana desa.