Penjelasan Dinas Sosial Sampang soal Kedatangan Puluhan Warga Terkait Bansos: Fasilitasi Warga

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Hanggara Pratama 

TRIBUNMADURA.CO, SAMPANG - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPK) Kabupaten Sampang, berikan klarifikasi atas kedatangan puluhan warga ke kantor setempat pada (8/5/2023) kemarin lusa.

Kedatangan sekitar 30 orang itu sebelumnya dikabarkan gruduk kantor Dinsos PPPA Sampang sehingga seakan menjadi peristiwa genting di jagad Media Sosial (Medsos).

Kepala Dinsos PPPA Sampang, Mohammad Fadeli melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Erwin Elmi Syahrial membenarkan bahwa puluhan warga itu memang datang ke instansinya dan beberapa di antaranya berasal dari Kecamatan Camplong, Sampang.

Baca juga: Sudah Masuk Hari ke-7, Pencarian Nelayan Hilang di Sampang Akhirnya Dihentikan

Mereka datang untuk menanyakan status Bantuan Sosial (Bansos) baik itu Bantuan PKH dan BPNT, Namun mayoritas dari PKH.

Sebab, mereka merasa tidak mendapatkan bantuan saat pencairan yang telah terealisasi pada tahap pertama lalu, tepatnya pada awal 2023.

"Kami terima mereka karena tamu, begitupun kami layani meski ada keterbatasan tempat karena memang yang datang cukup banyak sehingga kemarin duduk di bawah," ujarnya kepada Tribun Jatim Network, Rabu (10/5/2022).

Menurutnya pelayanan dilakukan satu persatu dan rata-rata warga yang datang mengalami kendala tidak menerima bantuan karena faktor di data kependudukan.

Baca juga: Nongkrong di Taman Trunojoyo, Siswi di Sampang Syok Lihat Pria Bersarung Berbuat Tak Senonoh

Setelah dilakukan pengecekan by sistem dengan SIKS-NG, mengalami kendala di Anggota Rumah Tangga (ART) yang sudah tidak masuk di Kartu Keluarga (KK)-nya.

"Begitupun yang datang ke sini, mereka non komponen dan mereka baru, belum pernah memasukkan data ke kita," terang pria yang akrab disapa Erwin itu. 

Dengan begitu, Erwin mengaku memfasilitasi warga yang datang sebab mereka khawatir karena merasa namanya tercantum di aplikasi bansos yang telah dicek secara mandiri.

Padahal, kata Erwin tidak semua nama yang tercantum di aplikasi mendapatkan bantuan mengingat yang digunakan sebagai panduan adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau surat perintah bayar dari Kemensos yang telah dikirim ke Dinsos Sampang.

"Sudah kami beri pemahaman kepada mereka, pada khususnya penerima PKH. Jadi SP2D yang dikirim ke kita itulah yang digunakan, bukan dari data-data demikian karena data tersebut kemungkinan besar tidak sama dengan SP2D yang telah diterima," terangnya.

Lebih lanjut, Erwin menegaskan jika kesalahan yang dialami puluhan warga itu tidak fatal, namun pihaknya tetap memberikan pelayanan bantuan agar bagi warga yang berhak mendapatkan bantuan.

"Pada prinsipnya kita membantu masyarakat, tidak ada embel-embel apapun dan kita sangat bersyukur bila bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya.