Anies Baswedan Sindir Pemerintah soal Ambil Proyek Daerah yang Tak Jalan: Awasi

TRIBUNJATIM.COM- Suhu politik jelang Pemilu 2024 semakin memanas.

Sejumlah tokoh mulai mengeluarkan sindiran terhadap pihak lainnya.

Satu di antaranya seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan.

Dilansir dari Kompas.com, Bakal Calon Presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, menyinggung soal beberapa proyek pemerintah daerah yang akhirnya diambil alih oleh pemerintah pusat.

Proyek yang akhirnya disentralisasi itu disinggung oleh Anies ketika menyampaikan orasi dalam acara Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan di lapangan tenis indoor, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2023).

"Kita punya kecenderungan kalau di daerah tidak jalan, diambil alih ke pusat. Dilakukan sentralisasi," kata Anies dalam acara tersebut.

Menurut Anies, cara tersebut kurang tepat mengingat Indonesia adalah negara yang luas.

Penduduknya tersebar di sekitar 6.000 kepulauan dari Sabang sampai Merauke.

Justru kata Anies, pemerintah pusat perlu memberi kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus dan menyelesaikannya.

Namun harus tetap diawasi dan pastikan tereksekusi dengan baik.

"Berikan kepada kita semua kewenangan untuk menyelesaikan, awasi, pastikan tereksekusi. Dengan cara seperti itu, rakyat bisa merasakan pemerintahan yang seluruh wilayah," tutur Anies.

Lebih lanjut Anies mengungkapkan, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan. Sebagian perlu diselesaikan di pusat, sebagiannya lagi perlu diselesaikan oleh daerah.

Ke depan, dia ingin berkomitmen bersama-sama dengan seluruh relawan, memastikan pemerintahan yang mengedepankan kemerdekaan sesungguhnya.

Baca juga: Kader NasDem Johnny G Plate Tersangkut Kasus Korupsi, Elektabilitas Anies Baswedan Bakal Merosot?

Jika daerah tidak bisa menyelesaikan, maka harus dicari cara agar daerah bisa menyelesaikan.

Sebab jika daerah tidak bisa menyelesaikannya dan diambil alih pusat, kemudian berujung tidak selesai juga, maka akan menyulitkan masa depan warga di daerah.