Denny Indrayana Tuding Kasus Kementan Jadi Alat 'Gebuk' Anies Baswedan, KPK Jawab Singgung Bukti

TRIBUNJATIM.COM - Koalisi oposisi agar Anies Baswedan gagal menjadi bakal calon presiden (capres) di Pemilu 2024 kini ramai jadi perbincangan. 

Hal ini lantaran tuduhan Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (Wamenkumham) terkait penyelidikan di Kementerian Pertanian (Kementan) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Denny Indrayana menyebut, penyelidikan tersebut dapat menjadi alat gebuk Anies Baswedan. 

Diketahui kasus di Kementan disebut turut menyeret Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang merupakan politikus Partai Nasdem, salah satu parpol yang mengusung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

Bahkan KPK dikabarkan akan menetapkan SYL dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka.

Lembaga antirasuah memaklumi munculnya narasi tersebut.

Baca juga: Pertemuan Tertutup Anies Baswedan dengan AHY dan SBY di Pacitan, Wasekjen: Semoga Ada Kejutan

Ditengah ramai isu 'gebuk' Anies Baswedan, KPK mengingatkan semua pihak untuk menghentikan narasi berbasis asumsi seperti itu.

"Bisa dimaklumi karena memang sudah masuk menjelang tahun politik 2024.

Tapi kamipun harus ingatkan, stop narasi berbasis asumsi tersebut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023).

KPK, kata Ali, memahami penanganan perkara yang dilakukan lembaga antikorupsi kerap dikaitkan dengan politik.

Baca juga: Anies Baswedan Silaturahim ke Jamiyyah Thoriqoh Sathoriyyah, Ketua PKS Jatim: Sinyal Kemenangan

Akan tetapi, Ali menekankan, KPK tidak akan terpengaruh dengan politik dan hal lainnya.

Ditekankan, KPK menangani suatu perkara dan menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan kecukupan alat bukti.

"Setiap penetapan tersangka oleh KPK kami pastikan karena atas dasar kecukupan alat bukti dan kami pertanggungjawabkan nantinya di persidangan," kata Ali.

Ali menyatakan, sudah banyak contoh perkara yang selalu dinarasikan kriminalisasi dan politis.
Namun, itu semua tidak terbukti.

"Hanya asumsi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan atas perkara dimaksud," katan Ali.

Baca juga: Sosok Bacawapres Pendamping Anies Baswedan Sudah di Kantong, Bakal Diumumkan Jumat Kliwon?

Baca juga: AHY, Aher dan Khofifah Disebut Bakal Jadi Bacawapres Anies Baswedan, Siapa yang Bakal Dipilih?

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (Wamenkumham) Denny Indrayana menyatakan, dirinya semakin meyakini adanya upaya penjegalan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres.

Kata dia, salah satu tanda itu makin kuat setelah dirinya mengaku mendapat informasi kalau akan ada satu lagi menteri dari Partai NasDem yang menurutnya ditargetkan menjadi tersangka korupsi.

"Yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi. Seorang Menteri dengan inisial S*L.

Tujuannya jelas, mengganggu koalisi KPP, dan menjegal pencapresan Anies Baswedan," kata Denny dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Rabu (14/6/2023).

Padahal menurut Denny, jikapun nanti informasi tersebut benar dan ada menteri yang ditetapkan sebagai tersangka, justru hal itu malah membuat Partai NasDem akan semakin teguh mendukung Anies.

"Gangguan semacam ini, justru akan makin meneguhkan Partai Nasdem di dalam koalisi," kata dia.

Denny lantas mengutip pernyataan dari Surya Paloh yang sempat berbicara kepada dirinya.

Dia menyebut, saat itu Surya Paloh menyatakan optimistisnya dalam mendukung Anies Baswedan, bagaimanapun kondisinya.

Baca juga: Sosok Istri Anies Baswedan, Dulu Fery Farhati Dilamar Sederhana, Teman Hidup Kuliah - Jadi Capres

"Dalam satu pertemuan elit partainya, Surya Paloh dikabarkan menegaskan, 'Abang ini jangankan masuk penjara, dibunuh pun tetap tidak akan berubah mendukung Anies Baswedan'," ujar dia.

Dengan melihat kondisi ini, Denny menyatakan, kalau kondisi hukum di Indonesia dalam posisi yang paling rendah.

"Hukum memang benar-benar direndahkan menjadi alat mengganggu koalisi dan penentu arah pencapresan saja," tukas dia.

Tak cukup di situ, jika memang penetapan tersangka itu benar terjadi, maka kekhawatiran dirinya soal putusan MK atas perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK benar terwujud.

Kata dia, dengan adanya putusan tersebut, maka pimpinan KPK saat ini, disebut mendapat perintah untuk bergerak cepat dalam memenuhi apapun arahan penguasaan.

"Maka, terbukti lah kekhawatiran saya, setelah diperpanjang setahun masa jabatannya, melalui putusan MK, Firli Bahuri bergerak cepat sesuai skenario tangan kuasa, menggunakan KPK untuk memilah dan memilih kasus, memukul lawan oposisi, dan merangkul kawan koalisi," tukas dia.

Baca juga: Konsolidasi Koalisi Perubahan, Anies Baswedan Kunjungi Ponorogo, Pucuk Pimpinan Parpol Hadir

Nasdem tak khawatir Anies Baswedan dijegal 

Partai Nasdem tidak cemas terhadap upaya penjegalan bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto.

Seperti diketahui, isu penjegalan Anies terus bergulir sejak beberapa minggu terakhir.

Bahkan, para pimpinan ketiga partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan sampai bertemu di pulau pribadi Surya Paloh lantaran mencium dugaan penjegalan Anies.

"Oh ndak, ndak ada istilah insecure ini itu.

Semua itu ada takarannya kok.

Benar-benar, 'oh katanya ini akan diambil alih', dan sebagainya, ndak lah," ujar Sugeng saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Menurut Sugeng, dugaan penjegalan terhadap Anies muncul dari masyarakat dan analisis para pengamat.

Namun, dia menyebut itu sebagai hak publik untuk berpendapat.

Sugeng menegaskan Nasdem tidak merasakan upaya penjegalan tersebut.

"Tetapi kami tidak merasakan itu.

Kami percaya kok dalam titik-titik tertentu enggak sejahat itu kok.

Kalau sampai terjadi ya kebangeten," tuturnya.

Maka dari itu, Sugeng menekankan Koalisi Perubahan untuk Persatuan super solid.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Berita tentang Anies Baswedan lainnya