Pengamat Sebut Anies Baswedan Diserang Jika Pilih Yenny Wahid Sebagai Cawapres: Punya Kekurangan

TRIBUNJATIM.COM- Proses pencarian pasangan untuk cawapres masih terus dilakukan oleh sejumlah capres yang akan maju di Pilpres 2024.

Tidak terkecuali oleh Anies Baswedan.

Sejumlah nama disebut bakal mendampingi Anies Baswedan.

Di antararanya Yenny Wahid.

Meski demikian, para pengamat menilai Anies Baswedan kurang cocok berpasangan dengan Yenny Wahid.

Dilansir dari Tribunnews, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai jika Yenny Wahid jadi wakil presiden Anies Baswedan, Koalisi Perubahan mudah diserang lawan politiknya.

"Saya melihatnya kelihatan (Wakil Anies) AHY, karena AHY bagian dari partai Koalisi Perubahan. Kalau Anies dari luar, Yenny Wahid dari luar akan mudah diserang oleh lawan politik," kata Ujang kepada Tribunnews dikutip Kamis (29/6/2023).

Baca juga: Daftar Harta Kekayaan 3 Bakal Capres di Pilpres 2024: Prabowo, Anies dan Ganjar, Siapa Paling Kaya?

Kemudian dikatakan Ujang, bahwa Yenny Wahid jika menjadi pendamping Anies Baswedan juga punya kekurangan di antaranya tidak memiliki elektabilitas yang cukup.

"Dan Yenny Wahid juga punya kekurangan, tidak memiliki elektabilitas yang kuat. Itu juga menjadi kelemahan sendiri untuk Yenny Wahid jika disandingkan dengan Anies Baswedan," jelasnya.

Maka dari itu Ujang meyakini AHY yang akan dipilih Anies Baswedan menjadi cawapresnya.

"Kalau saya melihatnya kansnya AHY. Pertama pertimbangannya AHY ketua umum di partai koalisi. Kedua elektabilitas AHY jauh dibandingkan dengan Yenny Wahid," sambungnya.

Kemudian dikatakan Ujang hanya saja kekurangan AHY bukan respresentasi dari Nahdlatul Ulama.

"Tetapi kalau dari dua nama antara AHY dan Yenny Wahid kemungkinan nama AHY yang akan dijadikan cawapres Anies Baswedan," ujarnya.

Terpisah, aiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut sosok Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimuti Yudhoyono (AHY) merupakan nama yang paling kompetitif di antara 10 nama tokoh bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk mendampingi bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan.

Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan hasil survei nasional SMRC dengan simulasi tertutup 10 nama pada bulan Mei 2023 menunjukkan sebenarnya nama Sandiaga Uno berada di peringkat pertama dengan dukungan dari responden sebesar 21,9 persen.

Namun demikian, kata dia, studi tersebut dilakukan sebelum Sandiaga Uno bergabung ke PPP.

PPP sendiri telah menyatakan dukungannya terhadap bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo.

Dengan demikian, hasil survei tersebut tidak bisa dianalisis lebih jauh.

Hal tersebut disampaikannya dalam program Bedah Politik bertajuk Bakal Calon Wakil Presiden Pilihan Publik yang disiarkan perdana di kanal Youtube SMRC TV pada Kamis (29/6/2023).

"Kalau Sandiaga dikeluarkan, tentu saja yang nomor dua di sini Agus Harimurti Yudhoyono dengan selisih yang cukup jauh dengan Erick Thohir, Mahfud MD, dan seterusnya," kata dia.

"Jadi yang kompetitif di sini ada dua nama yaitu Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi kalau dibandingkan misalnya dengan Khofifah, kan itu ada perdebatan antara Agus Harimurti dengan Khofifah. Khofifah di sini 6,1 persen, Agus Harimurti 16,7 persen," sambung dia.

Dalam simulasi survei tertutup 10 nama, kata dia, pilihan masyarakat terlihat terdistribusi kepada nama-nama yang ada.

Sehingga, kata dia, tidak ada yang terlalu menonjol misalnya tidak ada yang mendapat dukungan selisih 10 persen dengan nama lainny.

"Untuk Anies Baswedan AHY yang paling kompetitif. Jadi ada perbedaan 7 persen, ini margin of errornya sekira 3 % , jadi itu signifikan perbedaan itu. Antara Erick dengan Agus Harimurti," kata dia.

Berikut ini tingkat elektabilitas 10 nama bacawapres menurut survei SMRC pada Mei 2023 tersebut:

Sandiaga Uno 21,9 %

Agus Harimurti Yudhoyono 16,7 %

Erick Thohir 9,6 %

Mahfud MD 9,0 %

Khofifah Indar Parawansa 6,1 %

Airlangga Hartarto 5,7 %

Andika Perkasa 3,5 %

Ahmad Heryawan 1,9 %

Said Aqil Siradj 0,8 %

Yahya Cholil Staquf 0,5 %

Tidak Tahu/Tidak Jawab 24,3 %

Sementara itu, baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut tak suka Anies Baswedan maju Pilpres 2024. 

Hal itu ada dalam isi buku Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

Ya, buku SBY soal Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi menyita perhatian publik.

Menurut SBY, Jokowi tak suka Anies Baswedan maju sebagai calon Presiden (Capres) di Pilpres 2024.

Diketahui, Anies Baswedan diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sebagai Capres dalam Pemilu 2024 mendatang.

Baru-baru ini isu panas Pemilu 2024 dipantik dari buku terbaru SBY.

Dalam bukunya, SBY blak-blakan soal sikap Jokowi terhadap Anies Baswedan.

Menurutnya, Jokowi tak suka Anies Baswedan maju sebagai capres di Pilpres 2024.

Dilansir dari Tribunnews, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meluncurkan buku terbarunya.

Buku berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong, itu memiliki ketebalan sebanyak 27 halaman dengan cover berwarna merah hitam.

Buku yang bisa dibaca publik melalui versi digital ini berisikan tentang fokus SBY terhadap pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) sekaligus Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, ini sejatinya disampaikan khusus untuk jajaran kepemimpinan dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air.

"Jadi, tulisan ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman para pimpinan dan kader Demokrat mengenai situasi terkini terkait Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/6/2023).

Lebih lanjut, Herzaky menyatakan, buku ini diyakini memiliki manfaat bagi kader Demokrat dan masyarakat dalam menjaga demokrasi Indonesia agar bisa semakin bergerak maju.

Tribunnews.com sudah melihat isi buku yang ditulis langsung SBY ini.

Dimana, dari buku tersebut terdapat lima poin yang dijadikan fokus oleh SBY.

Pertama, terkait dengan cawe-cawe yang diakui oleh pihak istana atau bahkan Presiden RI Jokowi dalam Pilpres 2024.

Kedua, Presiden Jokowi dinyatakan hanya menghendaki dua pasang calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024 mendatang.

Ketiga, SBY menyebut dalam bukunya kalau Presiden Jokowi tidak suka dengan upaya Anies Baswedan maju sebagai calon Presiden (capres).

Keempat, SBY menyatakan kalau Presiden Jokowi memberikan endorsement kepada sejumlah tokoh untuk menjadi capres atau cawapres.

Kelima, dalam buku tersebut SBY menyatakan, Presiden Jokowi merupakan penentu siapa sosok pasangan capres-cawapres yang harus diusung oleh partai politik, informasi tersebut didapat SBY dari para pimpinan partai politik.

Buku ini sendiri sudah dibedah oleh para kader Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat pada Senin (26/6/2023) siang tadi.

Acara itu sendiri diikuti oleh Pengurus Pleno DPP Partai Demokrat dan dibuka atau diresmikan oleh Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya.

Dalam sambutannya, Teuku Riefky mengatakan, tulisan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut ibarat penerang dalam redupnya demokrasi di negeri ini.

"Bagi kita (kader Demokrat), buku ini menjadi obat penawar rindu akan pandangan dan gagasan besar Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Insya Allah momentum ini bisa untuk kita resapi, agar kita bisa menjadi ujung tombak perjuangan partai," ungkap Teuku Riefky Harsya.

Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng yang menyebut kalau buku tersebut dibuat SBY karena mantan Presiden RI itu disebut tergelitik dengan fenomena akhir-akhir ini.

"Isu tentang cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024 nanti, bisa kita jadikan pelajaran.

Apa batas-batas kekuasaan itu, sehingga tidak membuat kekuasaan itu menjadi ilegal," ulasnya.

Sebab menurut Andi Mallarangeng, pemimpin negara demokratis itu harus tahu batasannya.

Apa lagi dalam UUD 1945, ada pasal impeachment yang bisa memberhentikan presiden.

"Boleh saja Presiden Jokowi cawe-cawe dalam Pilpres. Boleh saja Presiden Jokowi menginginkan Pilpres 2024 hanya diikuti 2 pasang calon saja.

Tetapi tidak boleh menggunakan sumber daya negara, instrumen negara, fasilitas negara untuk mendukung, memastikan misinya tercapai. Ini yang berbahaya," kata Andi.

"Buku ini mengajarkan kepada seluruh kader bagaimana cara mengelola kekuasaan itu sendiri. Jangan sampai kita melanggar batas-batasan itu dan membuat kita terjerumus," tukasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com