Kebohongan Orangtua Kaya Ngaku Miskin Demi Anak Daftar PPDB Afirmasi, Ada Pejabat, Rumahnya Tingkat

TRIBUNJATIM.COM - Terungkap kebohongan para orangtua dalam pendaftaran PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru jalur afirmasi.

Beberapa orangtua kaya mengaku miskin demi daftarkan anaknya PPDB afirmasi.

Kasus ini di antaranya terungkap di Banten.

Pejabat dan pengusaha di Banten ketahuan mendaftarkan anaknya pada PPDB SMAN 1 Kota Serang, Banten, melalui jalur afirmasi, yang diperuntukkan untuk siswa tidak mampu.

Diketahui, dua pendaftar PPDB yang merupakan anak pejabat dan pengusaha itu menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.

Untuk diketahui, jalur afirmasi merupakan jalur yang ditujukan untuk anak yang berasal dari kalangan keluarga ekonomi kurang mampu dan anak penyandang disabilitas.

Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, hal itu diketahui setelah pihak sekolah melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi rumah pendaftar.

"Sudah dicoret, enggak bisa karena slotnya memang untuk afirmasi, tadi kriterianya (kurang mampu)," kata Al Muktabar di SMAN 1 Kota Serang, Rabu (12/7/2023), dikutip TribunJatim.com dari Kompas.com.

Baca juga: Anak Tak Diterima PPDB Zonasi, Orang Tua Nekat Ukur Jarak dari Rumah ke Sekolah Pakai Meteran: Kacau

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Kota Serang M Najih mengatakan, saat pihak sekolah melakukan verifikasi, salah satu orangtua pendaftar PPDB afirmasi ternyata memiliki toko besar di Pasar Lama Tangerang.

"Satu punya toko yang besar di Pasar Lama. Satu lagi anaknya calon anggota Dewan (pejabat), rumahnya tingkat pula,” kata Najih.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Iwan Syahril mengungkapkan, terdapat persoalan dalam PPDB 2023 jalur afirmasi.

Berdasarkan keluhan masyarakat yang diterima, ada kasus di mana keluarga mampu, bahkan kaya, justru membuat surat keterangan tidak mampu agar bisa sekolah di tempat yang diinginkan.

Terkait hal itu, Iwan menyarankan dinas sosial melakukan validasi dan verifikasi dokumen.

Selain itu, soal sanksi hukum perlu disosialisasikan kepada para orangtua dan panitia PPDB jika terbukti melakukan pelanggaran atau pemalsuan surat. 

Baca juga: Bingung Anaknya Tak Lolos PPDB Zonasi, Ayah Bawa Meteran Ukur Jarak Rumah ke Sekolah: Biar Puas

Pendaftaran PPDB jenjang SMA negeri di Provinsi Banten sendiri telah resmi ditutup.