Sosok Budi Arie Setiadi yang Dikabarkan akan Dilantik Jadi Menkominfo, Kekayaannya Mencapai Rp 101 M

TRIBUNJATIM.COM- Inilah sosok Budi Arie Setiadi yang merupakan Ketua Umum (Ketum) Kelompok Relawan Pro Jokowi (Projo).

Budi Arie Setiadi dikabarkan akan dilantik jadi Menkominfo.

Kekayaannya mencapai Rp 101 miliar.

Dilansir dari TribunStyle, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik menteri dan wakil menteri untuk Kabinet Indonesia Maju pada Senin (17/7/2023) pagi.

Dilansir dari Kompas.com, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin membenarkan bahwa Senin (17/7/2023) besok akan ada reshuffle kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Presiden Jokowi memang telah beberapa kali memberikan sinyal terkait perombakan kabinet atau reshuffle.

"Untuk jabatan apa dan siapa yang akan dilantik, kita lihat besok bersama di Istana Negara," kata Bey kepada wartawan, Minggu (16/7/2023).

Beredar kabar, sejumlah nama yang akan dilantik Presiden Jokowi pada Senin pagi salah satunya adalah Ketua Umum (Ketum) Kelompok Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi.

Namun, hingga berita ini tayang, kebenaran Budi Arie Setiadi akan dilantik jadi Menkominfo belum terkonfirmasi secara resmi.

Baca juga: Aldi Taher Minta Jadi Menkominfo, Padahal Bingung Nyaleg di Pemilu 2024, Bismillah Pak Jokowi

Dia dikabarkan akan dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), jabatan yang pernah diduduki Johnny G Plate.

Johnny G Plate yang merupakan mantan Sekjen Partai Nasdem itu sebelumnya nonaktif setelah tersandung kasus korupsi pengadaan menara base transceiver station (BTS) 4G.

Adapun posisi Menkominfo saat ini masih dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD selaku pelaksana tugas (Plt).

Diketahui, Budi Arie Setiadi saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes-PDTT).

Dikonfirmasi Kompas.com, Budi Arie mengatakan bahwa ia masih menunggu pengumuman Presiden.

"Kami menunggu pengumuman dari Presiden. Karena itu hak preogratif Presiden," ujarnya.